ICJR | Overkriminalisasi

Tag "Overkriminalisasi"

Ancaman Kriminalisasi Pembubaran Kerumunan Masyarakat Berlebihan dan Perburuk Kondisi Penanganan Covid-19

24/03/2020

ICJR memandang ancaman penggunaan Pasal 212 KUHP untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing merupakan tindakan berlebihan, hal ini merupakan bentuk overkriminalisasi yang akan memberi beban lanjutan kepada negara. Dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang harus digalakkan kepada masyarakat

Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas

23/09/2018

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan

Indonesia Akan Hadapi Bencana Overkriminalisasi Bila Mahkamah Konstitusi Kabulkan Perluasan Delik Kesusilaan dalam KUHP

12/12/2017

ICJR : Disaat aparat penegak hukum kesulitan untuk menunjukkan efektifitas penegakan hukum, maka akan terjadi penurunan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana. Warga negara bisa jadi tidak memahami bahwa beban kasus semakin banyak, tidak akan mampu diimbangi dengan sumber daya

Tantangan DPR dan Pemerintah Dalam Implementasi Prolegnas 2018

06/12/2017

Delapan dari 50 RUU terkait Pidana di Prolegnas 2018 Harus Diawasi dan Dikawal. Selain ada situasi overkriminalisasi, ICJR merekomendasikan agar pasal-pasal pidana yang bersifat karet tidak layak diatur. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga harus memastikan adanya perlindungan hak asasi

Kasus Pelarian Napi: Buah Kelebihan Beban Lapas

21/06/2017

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform, sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hari ini fokus

Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

16/06/2017

Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih sering digunakan sebagai alat untuk menopang kekuasaan yang otoriter dan anti terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan proses tumbuh dan berkembangnya demokrasi, orientasi dan instrumentasi hukum pidana harus didorong perubahannya menjadi

ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi

22/04/2015

RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Sebelumnya, dengan dorongan oleh Fraksi PPP, RUU ini juga pernah diusulkan dan dibahas tingkat 1 DPR periode sebelumnya, namun karena terbatasnya waktu belum sampai dibahas