Tag "Penetapan Tersangka"

Back to homepage

ICJR Appreciates the Constitutional Court Decision for Broadening the Ambit of Pretrial Hearing

Institute for Criminal justice Reform (ICJR) welcome the recent Decision No. 21/PUU-XII/2014 rendered by the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in broadening the object matter that can be heard by pretrial hearing (Praperadilan), including the act of investigator in naming of

Read More

ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang berdasarkan putusan ini meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini telah memperluas objek praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan,

Read More

ICJR : Sebagai Judex Juris, MA Harus Berikan Kepastian Hukum Dalam Putusan Praperadilan Budi Gunawan

MA Punya Alasan Kuat Untuk Menguji Praperadilan Budi Gunawan Baru baru ini dikabarkan bahwa PN JakSel tidak akan menerima kasasi yang diajukan oleh KPK tentang putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG), alasannya adalah adanya SEMA No. 8 Tahun 2011 yang

Read More

Tiga Langkah yang Dilakukan oleh KPK Pasca Putusan Praperadilan BG

Putusan permohonan praperadilan BG yang dilakukan oleh Hakim pengadilan Negeri Jakarta hari ini cukup mengagetkan banyak pihak. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Putusan ini memang menerobos pakem praktek praperadilan Indonesia selama ini yang

Read More

KPK Dinilai Tak Butuh Imunitas, Tapi Penghentian Penyidikan

Hak kekebalan hukum atau imunitas bagi pimpinan Komisi Peberantasan Korupsi menjadi wacana serius setelah dua pimpinan KPK dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan kejahatan. Namun beberapa pakar menilai yang perlu dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat

Read More

Perlu Alat Hukum Formal untuk Setop Kriminalisasi KPK

Pembentukan tim independen oleh Presiden Joko Widodo, Minggu malam (25/1), baru langkah awal pemerintah untuk mencoba menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun untuk mengatasi konflik berkepanjangan dua lembaga penegak hukum itu, dibutuhkan instrumen atau alat

Read More
Verified by MonsterInsights