ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang berdasarkan putusan ini meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini telah memperluas objek praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

ICJR memandang, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam mengubah arah pembaharuan hukum acara pidana Indonesia dan mengatasi persoalan hukum yang timbul dari perdebatan apakah praperadilan dapat diperluas objeknya termasuk untuk penetapan tersangka.

Selain memperluas objek prapreadilan, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi juga memberikan definisi baku tentang syarat bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup yang diatur dalam KUHAP. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa diperlukan minimum dua alat bukti yang sah ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka sebagai definisi baku terhadap syarat bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam KUHAP.

ICJR menyerukan agar setiap warga Negara yang diperlakukan tidak adil dan ditetapkan sebagai Tersangka secara sewenang wenang agar mengajukan penetapan tersangkanya melalui Praperadilan. ICJR juga mendorong agar Mahkamah Agung agar secepatnya mengatur hukum acara untuk Praperadilan agar proses praperadilan dapat berlangsung dengan lebih teratur dan baik



Related Articles

Kriminalisasi terkait Aborsi dalam RKUHP Berpotensi Menyasar Ibu Hamil, Perempuan Korban Perkosaan dan Tenaga Kesehatan / Tenaga Pendamping

Dalam R KUHP,  pengaturan pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam dua bab, yaitu Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian

[Surat Terbuka Masyarakat Sipil] Penghapusan Tayangan Sinetron Mega Series Indosiar “Suara Hati Istri – Zahra”

Sebagaimana tayangan di televisi yang sudah tersebar di beberapa media sosial (Youtube dan Twitter), pada 01 Juni 2021 dalam salah

ICJR Criticizes District Court of Bandung Decision on Wisni’s Case and District Court of Yogyakarta Decision on Florence’s case

Both decisions has undermined the criminal law principles and constitutes a violation of freedom of expression protected by the Indonesian