Tag "defamasi"

Back to homepage

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam R KUHP 2017

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang di dorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menyasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar di PN Makassar

“Kasus Yusniar tidak memenuhi prinsip delik aduan absolute dan prinsip penyebutan nama” Yusniar, seorang ibu rumah tangga diadili karena status no mention di facebook dan ia didakwa karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bermula dari status Facebook, yang

Read More

Increasing Criminal Sanction for Criminal Defamation in the R KUHP

Criminal Defamation in the Draft Criminal Code (R KUHP): elements of Criminal Defamation should be more precise, justifications must be expanded and criminal sanctions should be lighter. On 16 January 2017, the Working Committee for the R KUHP in Commission

Read More

Meningkatnya Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan RKUHP

Tindak pidana penghinaan dalam KUHP: unsur atau elemen penghinaan harusnya lebih presisi, alasan Pembenar lebih diperluas dan ancaman pidana yang harusnya lebih ringan. Pada 16 Januari 2017, Panja RKUHP Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan

Read More

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) berada dalam Buku II Bab II Pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di Bagian Kedua, norma penghinaan terhadap

Read More

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah Yang Sah dalam R KUHP

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP. Pasal-pasal

Read More

ICJR Minta PN Makassar Memeriksa dengan Hati – Hati Kasus Yusniar

“Penahanan terhadap Yusniar tidak lagi relevan karena itu ICJR mendesak agar Yusniar segera dibebaskan dari Tahanan” Yusniar (27 tahun), seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar) atas tuduhan pelanggaran Pasal

Read More

Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia

Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Read More

Tindak Pidana Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Dalam Revisi UU ITE, Ancaman Baru Bagi Kebebasan Berekspresi

“ICJR : Sangat Sulit Merumuskan Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Revisi UU ITE Tanpa  Merusak Kebebasan Berekspresi “ Pemerintah dan Komisi I DPR telah sepakat bahwa dalam Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dibahas

Read More

ICJR: Final Results from the Discussion on the Draft Bill on Information and Electronic Transaction Will Still Potentially Threaten Freedom of Expression

“Revision to Article 27 (3) of the Information and Electronic Transaction Law (“ITE Law”) will not change the paradigm; the ITE Law will still threaten the freedom of expression and democracy” Based on the information received by the Institute for

Read More