Tag "defamasi"

Back to homepage

ICLU 3/2017: Indonesia’s Legal Framework on Defamation Law

This edition of ICLU elaborates the legal framework on defamation law in Indonesia. The discussion will cover all provisions regarding both criminal defamation and civil defamation currently incorporated in various Indonesian laws. It is noteworthy that the current situation on

Read More

ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan

Wempy Dyocta Koto yang dikenal sebagi motivator telah melaporkan Ravio Patra ke Polda Metro jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus dilakukan pada 21

Read More

Motivator Wempy Dyocta Koto, Laporkan Penulis Ilmiah ke Kepolisian Atas Dasar Pencemaran Nama Baik

LBH Pers, ICJR dan LBH Jakarta melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio dan menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan, Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja

Read More

ICJR : Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho

ICJR menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini. Kasus yang menjerat Komika Muhadkli

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam R KUHP 2017

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang di dorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menyasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar di PN Makassar

“Kasus Yusniar tidak memenuhi prinsip delik aduan absolute dan prinsip penyebutan nama” Yusniar, seorang ibu rumah tangga diadili karena status no mention di facebook dan ia didakwa karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bermula dari status Facebook, yang

Read More

Increasing Criminal Sanction for Criminal Defamation in the R KUHP

Criminal Defamation in the Draft Criminal Code (R KUHP): elements of Criminal Defamation should be more precise, justifications must be expanded and criminal sanctions should be lighter. On 16 January 2017, the Working Committee for the R KUHP in Commission

Read More

Meningkatnya Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan RKUHP

Tindak pidana penghinaan dalam KUHP: unsur atau elemen penghinaan harusnya lebih presisi, alasan Pembenar lebih diperluas dan ancaman pidana yang harusnya lebih ringan. Pada 16 Januari 2017, Panja RKUHP Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan

Read More

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) berada dalam Buku II Bab II Pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di Bagian Kedua, norma penghinaan terhadap

Read More