Tag "penahanan"
Back to homepage
Permasalahan Penahanan PC: Sekali Lagi Tanda Pemerintah dan DPR Harus Segera Revisi KUHAP
Inspektur Pengawasan Umum Polri mengumumkan bahwa PC yang merupakan kasus tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sampai saat ini belum ditahan. Kepolisian RI mempertimbangkan hal-hal terkait kemanusiaan, sehingga penyidik mengabulkan dengan ketentuan untuk melakukan wajib lapor 2x dalam seminggu. Hal ini
Read More
Hari Bhayangkara: ICJR Dorong Reformasi Sektor Kepolisian Agar Lebih Akuntabel dan Berperspektif HAM
Hari Bhayangkara: ICJR Dorong Reformasi Sektor Kepolisian Agar Lebih Akuntabel dan Berperspektif HAM Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik memiliki kewenangan yang sangat besar dalam penegakan hukum pidana seperti melakukan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan. Namun, ICJR
Read More
ICJR Desak Presiden Serius Mencegah dan Mencabut Undang – Undang Yang Menyulitkan Rakyat
Dalam pidato kenegaraan di 16 Agustus 2019 dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden menekankan bahwa Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. ICJR mengapresiasi pernyataan Presiden tersebut, komitmen ini harus ditunjukkan dalam Pembahasan RKUHP dan juga refromasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam
Read More
Kasus Augie Fantinus: ICJR Minta Agar Polisi Tidak Mudah Melakukan Penahanan
Penahanan adalah langkah terakhir yang bisa diterapkan dan harus dilakukan secara hati – hati sesuai ketentuan hukum yang berlaku Presenter Augie Fantinus ditahan di Rutan Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan propaganda
Read More
Political Economy of Pre-Trial Detention: Indonesia Case Study
Pre-trial detention has increasingly become recognised as an important problem in prisons, contributing to overcrowding and poor prison conditions. It can indicate how state and society treats suspects, and can indicate problems with compliance with the principles of due process,
Read More
Kasus “MP” di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia
ICJR : Kasus ini juga merupakan contoh umum yang di hadapi sebagian anak-anak Indonesia yang terpaksa masuk intitusi penahanan dewasa karena di tuduh sebagai pelaku pidana. Kasus MP, seorang anak yang di tahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan atas kasus
Read More
Indonesia Must Prepare a Monitoring Mechanism, to Balance the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill
The government and the House of Representatives reportedly have agreed on the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill that would be in total 760 days, the detention duration is not part of the arrest duration that has been recently
Read More
ICJR Kritik Pembahasan Masa Penahanan di RUU Terorisme yang Tertutup
“ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme” Pembahasan RUU Terorisme hari ini 14 Juni 2017 berjalan tertutup di DPR. Pembahasan yang mengagendakan masa penahanan dalam RUU Terorisme, padahal hal ini merupakan
Read More
Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute
Read More
ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme
Read More