Archive
Back to homepage
Reformasi Sistem Penahanan di Indonesia : Ubah Mekanisme Uji dan Komplain yang Tidak Manusiawi
Masalah sistem penahanan merupakan masalah serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktik penegakan hukum yang masih berlangsung hingga saat ini cukup menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan telah menjadi salah satu sumber penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat
Read More
Update Panja R KUHP: Dorong Kehadiran Anggota DPR dalam Pembahasan
Sejak 26 oktober 2015 dan dilanjutkan pada 17 sd 25 November 2015 Panja R KUHP telah membahas secara marathon R KUHP 2015 secara terbuka di Komisi III DPR. Sampai dengan kemarin hari Ramis tanggal 25 November, panja bersama pemerintah telah
Read More
Hasil Rapat Marathon Panja R KUHP: Beberapa Pasal Masih Butuh Pendalaman Serius
Sejak 26 Oktober 2015 dan dilanjutkan pada 17 s/d 19 November 2015, Panitia Kerja (Panja) R KUHP telah membahas secara marathon R KUHP 2015 secara terbuka di Komisi III DPR. Sampai dengan Kamis 19 November 2015, Panja bersama pemerintah telah
Read More
Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan
Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), perdebatan mengenai hukuman mati kembali muncul. Meski sudah ada pergeseran paradigma mengenai hukuman mati, kritik atas munculnya kembali hukuman mati tetap mengemuka. Dalam RKUHP, hukuman mati diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus,
Read MoreIndonesia suspends executions of death row convicts
The government has suspended executions of convicts on death row amid the current economic slowdown, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Panjaitan said on Thursday. He said the government was focusing on improving economic growth, which accelerated at
Read More
ICJR Apresiasi Pemerintah Lakukan Moratorium Eksekusi Mati
Institute for Criminal Justice Refom (ICJR) mengapresiasi sikap pemerintah melalui Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan, yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan moratorium eksekusi mati. Namun, ICJR juga bersikap hati – hati terhadap pernyataan ini, karena moratorium eksekusi mati bukan berlandaskan pada penghormatan
Read More
Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia
Demokrasi dan Keterbukaan adalah satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keterbukaan hanya akan menjadi pemanis di bibir. Sementara keterbukaan tanpa demokrasi adalah keterbukaan yang semu, karena rakyat hanya akan diberi informasi yang disediakan pemerintah. Demokrasi yang dibarengi dengan
Read More
Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia
Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Walaupun perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia Setidaknya Kitab Undang – Undang
Read More
Hanya dalam waktu 1 jam, Sebanyak 1103 Nomor DIM Telah disetujui dalam Rapat Tertutup Panja Rancangan KUHP
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkhawatirkan Pembahasan KUHP yang Tersembunyi dari Publik Kembali Terulang. Hari ini, 16 November 2015, Panja R KUHP kembali akan melakukan rapat pembahasan terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan KUHP, yang rencananya akan dilakukan pada pukul 19.30
Read More
ICJR: Pemerintah Segera Percepat Revisi PP 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
Nilai Ganti Rugi Harus Lebih Memadai dan Akses Korban Salah Tangkap dan Penahanan Sewenang-Wenang Harus Dipermudah Pemerintah saat ini sedang berinisiasi melakukan perubahan terhadap PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya merevisi ketentuan yang mengatur bahwa Korban salah tangkap/peradilan
Read More