Archive
Back to homepage
Torture remains a part of Criminal Law Enforcement in Indonesia
“Indonesia has failed to prevent and handle many torture cases. Not to mention a weakening of their legal system against the torture” General situation On 26 June 2016, international community will once more celebrate the world’s anti-torture day. Indonesia, which
Read More
Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia
Pengertian Umum (Buron/bu·ron/n) berdasarkan kamus adalahorang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 1981. Namun selain
Read More
Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
“Indonesia telah gagal melakukan pencegahan dan penanganan atas kasus-kasus penyiksaan, termasuk melemahnya sistem hukum melawan praktek penyiksaan” Situasi Umum Pada 26 Juni 2016 mendatang, masyarakat internasional akan menyambut kembali hari anti penyiksaan sedunia. Indonesia yang telah menjadi bagian dari komunitas
Read More
Menguatnya Soal Duplikasi Pidana Penghinaan dalam Pembahasan “Rahasia” Revisi UU ITE
Pada Selasa 21 Juni 2016, DPR kembali melakukan Pembahasan RUU ITE yang tertutup oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. Pembahasan “rahasia” ini sejak semula telah dilakukan sejak Raker 20 April 2016 dan berencana RUU akan dipaksakan selesai pada Juni
Read More
Pembahasan R KUHP Masih menunggu Inisiatif Panja Komisi III
ICJR & Aliansi Nasional Reformasi KUHP: “Panja R KUHP Komisi III Sebaiknya Menindaklanjuti Hasil Pembahasan BUKU I KUHP kepada Para Pembaca Ahli” Sepanjang Mei dan Juni 2016, praktis tidak ada pembahasan R KUHP di Panja Komisi III DPR. kesibukan terkait
Read More
Hak Kebebasan Berekspresi Dipertaruhkan Dalam Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Yang Tertutup
“ICJR : Pembahasan RUU yang mempertaruhkan hak orang banyak seperti RUU Perubahan UU ITE seharusnya terbuka dan dapat di akses” Pada 14 Juni 2016 Panja RUU ITE di Komisi I akhirnya kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU ITE. Pembahasan
Read More
ICJR Minta Pengadilan Negeri Tangerang Berhati – hati Dalam Memeriksa Kasus RAI
Dugaan adanya rekayasa kasus tidak boleh diabaikan karena tekanan public RAI, adalah satu – satunya terdakwa anak dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa EF, seorang buruh di Tangerang. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Negeri Tangerang ada tiga orang yang akan diajukan ke
Read More
Review of Laws Providing for Chemical Castration in Criminal Justice
Ministries and State Institutions in Jokowi government proposed a draft of Government Regulation in lieu of Law (PERPPU) to adopt chemical castration for perpetrators of child sexual crime. This proposal creates pros and cons among stakeholders including those legal experts,
Read More
Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama
Hampir sepuluh tahun sudah pengaturan soal pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator (JC) lahir di Indonesia sejak UU No 13 tahun 2006, namun dalam prakteknya masih ditemukan problem krusial dalam pemberian reward bagi mereka di pengadilan. Terjadi lagi, perbedaan pendapat
Read More
ICJR Proposes Several Inputs in the Public Hearing of the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism
On Tuesday, 31 May 2016, the Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) was invited by the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism to deliver several inputs in the Public Hearing which held in the House of Representatives (DPR).
Read More