Archive
Back to homepage
Eksekusi Tanpa Notifikasi: Protes Keras Tidak Cukup!
Eksekusi terhadap terpidana mati yang merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia. Terhadap hal tersebut, Presiden Joko Widodo harus melayangkan protes langsung kepada pemerintah Arab Saudi serta
Read More
Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019
Rapat Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI telah digelar pada 29 Oktober 2018 terkait dengan penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2019. Dari hasil rapat tersebut,
Read More
Kasus Tiga Anak dengan HIV: ICJR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kriminalisasi Alat Kontrasepsi
Pemerintah dan DPR masih acuh dengan fenomena HIV/AIDS di Indonesia. Dalam Naskah RKUHP terakhir (Versi 9 Juli 2018) yang memuat rekomendasi pemerintah, kriminalisasi terkait promosi, penyebaran dan mempertunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom masih ada yaitu dalam Pasal 443. Padahal seharusnya
Read More
PT Medan Tolak Banding Kasus Meiliana, ICJR: Pengadilan Tinggi Tidak Cermat Buktikan Unsur dalam Perkara!
Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN menolak permohonan banding Meiliana pada Kamis, 25 Oktober 2018. Majelis Hakim PT Medan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, PN Medan dengan menjatuhkan pidana 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara. ICJR menyesalkan
Read More
ICJR: Kasus Penyiksaan Agustinus Harus Dapat Perhatian Serius
Agustinus Anamesa alias Engki (25 Tahun) harus merasakan panasnya timah peluru anggota Kepolisian Polres Sumba Barat di bagian kaki kanan bawah lutut, selain dirinya dipukuli hingga pingsan saat dilakukan penangkapan. Dirinya menjadi korban penyiksaan dan penembakan yang dilakukan oleh Anggota
Read More
4 Tahun Cita IV, Masih Sebatas Cita-Cita: Catatan ICJR terhadap Implementasi Poin ke-4 Nawacita
20 Oktober 2018 menjadi momentum penanda bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menahkodai Negara Republik Indonesia selama 4 (empat) tahun. Fokus kerja pembangunan infrastruktur cukup masif dilakukan, namun di sisi lain, terdapat juga reformasi kebijakan hukum yang tidak dapat dipisahkan
Read More
Siaran Pers Bersama: 10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia
Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak atas mereka yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana maupun menjadi korban dalam suatu tindak pidana. 10 (sepuluh)
Read More
10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia: Rekomendasi untuk Para Pimpinan LPSK yang Akan Terpilih
Tahun 2018 ini merupakan tahun ke 10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak atas mereka yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana maupun menjadi korban dalam suatu tindak pidana. 10 (sepuluh)
Read More
ICJR Ingatkan Pemerintah untuk Serius dan Berkomitmen dalam Tangani Masalah Pemasyarakatan di Indonesia
Rabu, 17 Oktober 2018, dalam Seminar on Treatment of Elderly Prisoners yang dilaksanakan di Jakarta, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, menyampaikan keinginannya untuk membentuk standar internasional perlakuan untuk tahanan dan narapidana lanjut usia (Lansia). ICJR sangat mendukung ide
Read More
Kasus Augie Fantinus: ICJR Minta Agar Polisi Tidak Mudah Melakukan Penahanan
Penahanan adalah langkah terakhir yang bisa diterapkan dan harus dilakukan secara hati – hati sesuai ketentuan hukum yang berlaku Presenter Augie Fantinus ditahan di Rutan Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan propaganda
Read More