Archive
Back to homepage
Kerusuhan Lapas Klas IIA Banda Aceh, ICJR: Pemerintah Harus Bentuk Tim Investigasi Dan Dorong Alternative Non-Pemenjaraan
Kamis, 29 November 2018, 113 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dikabarkan melarikan diri setelah sebelumnya terjadi kerusuhan di dalam Lapas. ICJR mencatat, kejadian serupa bukanlah yang pertama kali terjadi, baik di Lapas klas IIA Banda Aceh maupun Lapas
Read More
Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP (versi 28 Mei 2018)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakaan saat ini di Indonesia adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang keberlakukannya di Indonesia diatur melalui UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada 1963, berdasarkan hasil resolusi Seminar Hukum Nasional,
Read More
Pemerintah Harus Segera Hadirkan Regulasi untuk Pemberian Insentif Bagi Narapidana yang Kabur karena Bencana Alam
Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan pihaknya akan memberikan remisi dan memohonkan keringanan ke pengadilan terhadap narapidana di Palu dan Donggala yang kabur pada saat gempa bumi terjadi. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada regulasi yang menjadi dasar keberlakuan kebijakan ini. ICJR
Read More
5 Catatan ICJR terhadap Putusan MA dalam Kasus Budi Pego
Pada Jumat, 16 November 2018, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menyampaikan isi amar putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi kasus yang menimpa saudara Heri Budiawan alias Budi Pego melalui kuasa hukumnya. Putusan Mahkamah Agung nomor 1567 K/ Pid.Sus/ 2018
Read More
ICJR : Kekerasan Pada Minoritas Seksual Harus Diusut Tuntas!
Maraknya kasus penganiayaan terhadap kelompok minoritas seksual tidak diiringi dengan keseriusan Negara untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Untuk mendorong aparat agar serius menangani setiap kasus kekerasan dengan korban kelompok minoritas, perumusan kategori lain selain ras dan etnis seharusnya juga
Read More
Korban Kekerasan Seksual Dikriminalisasi : Selain Baiq Nuril, Ada Kasus WA yang Sedang Diperiksa MA
Kasus WA, anak perempuan yang diadili karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya di Jambi, saat ini sedang memasuki tahap pemeriksaan di tingkat kasasi. ICJR meminta agar MA memeriksa perkara ini dengan hati-hati dan tidak lagi melakukan kesalahan yang
Read More
ICJR Apresiasi Penundaan Eksekusi Putusan Ibu Nuril
Kasus Ibu Nuril tidak dapat diberikan Grasi karena syarat grasi salah satunya hanya untuk kasus yang dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) tahun. Sedangkan Ibu Nuril dipidana dengan pidana 6 bulan penjara. Itu mengapa ICJR masih tetap mendorong Presiden untuk
Read More
Menunggu Respon Presiden Atas Petisi Amnesti Untuk Nuril
Senin, 19 November 2018 perwakilan Koalisi Save Ibu Baiq Nuril melakukan kunjungan ke Kantor Staf Presiden, dengan maksud untuk memberikan surat kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang berisikan alasan mengapa Presiden harus memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril Maknun.
Read More
ICLU: Indonesia’s Legal Framework on Anti Terrorism
The war on terrorism has made the government of Indonesia to renew the policy on terrorism. Although critics received from human rights activists, the revision process of Law on Terrorism continued and was finally agreed upon by the government and
Read More
ICJR: Presiden Bisa Selamatkan Ibu Baiq Nuril
Meski Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana bagi ibu Baiq Nuril, Korban Kekerasan seksual yang dikriminalisasi, ICJR menilai ada dua jalan untuk menyelamatkan ibu Baiq Nuril, yaitu dengan Peninjauan Kembali (PK) dan Amnesti dari Presiden. Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer
Read More