Posts From erasmus
Back to homepage
erasmus
Kominfo Dinilai Tidak Berwenang Blokir Konten
TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 19 Tahun 2014 ihwal penanganan situs Internet bermuatan negatif, seperti pornografi, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Menurut
Read MorePermen Konten Negatif Langsung Diancam Judicial Review
detik.com – Jakarta – Masih seumur jagung, Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif langsung digoyang. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bahkan merekomendasikan Forum Tata Kelola Internet untuk membahasnya secara serius, sambil
Read MorePeraturan Blokir Situs Internet Dinilai Merugikan Masyarakat
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, telah mensahkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Disahkannya peraturan ini menuai reaksi dari aktivis dan penggiat dunia maya. Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform
Read More3 Alasan UU MD3 Digugat di MK
WARTA KOTA, PALMERAH— Mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, yang bersama sejumlah pengacara publik ditunjuk sebagai kuasa hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rabu (6/8/2014) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa ICJR mengajukan permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang tentang
Read MoreICJR Bawa UU MD3 Ke Persidangan MK
Dianggap Hambat Proses Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka hanya menggugat pasal 245, karena pasal itu dianggap menghambat proses penegakan hukum.
Read MoreUU MD3 Digugat ke MK
Jurnas.com – INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal tersebut dinilai telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang menjalani proses hukum
Read MoreICJR resmi menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi
KONTAN – JAKARTA. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (5/8). Dalam siaran pers yang diterima KONTAN, permohonan diajukan oleh Supriyadi W.
Read MoreJustice long way off for children as new law earns no support
The Jakarta Post – The new Juvenile Justice System Law, which has been praised for improving the treatment of underage offenders, was set to become effective on Friday, but the government still lacks implementing regulations to enforce it. A lawyer
Read MoreICJR: Peradilan Anak Belum Ramah pada Anak
news.okezone.com – JAKARTA – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu menilai peradilan anak selama ini tidak ramah terhadap anak. Berdasarkan catatan ICJR, dari 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta tahun 2012, 113 putusan dijatuhi pidana. Dari 113 putusan,
Read MoreUU Peradilan Pidana Anak Belum Miliki Aturan Pelaksana
Koran Jakarta – JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014 ini masih memiliki berbagai kelemahan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah untuk segera membentuk peraturan
Read More