Dokumen Hukum
Back to homepage
UU Pemasyarakatan
Untuk mendapatkan dokumen UU Pemasyarakatan yang disahkan pada Juli 2022 di sini
Read More
Matriks RUU Perubahan Kedua UU ITE
MATRIKS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Unduh di sini
Read MorePedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik
Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik Unduh di sini
Read More
Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE
[Rilis SKB Pedoman Implementasi UU ITE] Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun
Read MoreSurat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun
Read More![[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/RKUHP-349x218_c.png)
[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi
Pada 25 Oktober 2020 lalu, hasil Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan
Read More
Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung
Read More
SKB 6 Kementerian/Lembaga tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol/Atribut Front Pembela Islam (FPI)
Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan ormas Front Pembela Islam ( FPI). Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 30 Desember 2020 Unduh SKB 6
Read More
The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR’s Recommendations to Determine the Sentencing Guidelines
The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR reject the use of the Delphi Method by the Government to determine the length of criminal sentences. We also request that the House of Representatives give more critical regard to these proposals
Read More
On the Inclusion of the Living Law in the Bill of Penal Code, the Government Should Fulfill the Main Purpose of the New Penal Code Is to Unify the Criminal Law
The Government and The Drafting Team from House of Representatives Agreed Upon the Legality of Living Law in The New Bill of Penal Code, ICJR: The Government Should Fulfill the Main Purpose of The New Penal Code Is to Unify the Criminal
Read More