Reformasi Defamasi

Back to homepage

JP vs Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, ketika Saksi Korban WE sedang menyampaikan khutbah kepada jemaat, Terdakwa JP yang merupakan salah satu jemaat, sebelumnya keluar dan masuk kembali ke dalam gereja, dan lalu menyatakan:

Read More

RY vs Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Kasus ini diawali dengan peristiwa ketika saksi korban Mz menelpon Saksi CM pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 untuk memberitahukan bahwa sepulangnya dari Banda Aceh Saksi Korban akan ke rumah saksi CM di Desa Bugak Krung Kecamatan

Read More

MAT vs GGG

Kasus Posisi Kasus bermula ketika Tergugat GGG mendatangi dan menawarkan 2 (dua) unit mobil seharga Rp. 225.000.000. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui bahwa hargo 2 mobil tersebut tidak dibayar penuh, tapi dipanjar oleh Penggugat senilai 80 juta rupiah,

Read More

AS vs MYL

Kasus Posisi Pada bulan Mei 2008, Tergugat MYL telah melaporkan Penggugat AS ke Polres Sikka untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penistaan dan penghinaan. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa

Read More

NA vs Ay

Kasus Posisi Penggugat NA dan Tergugat Ay adalah sepasang kekasih yang telah terjalin sejak Juni 2005. Penggugat sendiri bukanlah pacar pertama untuk Tergugat Ay, karena sebelumnya Tergugat sudah pernah pacaran dengan laki-laki lain. Selama berpacaran, Penggugat melakukan dua kali hubungan

Read More

Alexander Adonis V. The Philippines

Kasus ini akan membawa dampak secara global karena UN Human Rights Committee untuk pertama kalinya menyatakan bahwa menahan seorang penulis karena perkara penghinaan adalah bagian dari pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi . Selain itu, UN Human Rights Committee juga menyatakan bahwa

Read More

Parlimentary Assembly, Resolution 1577 (2007) : Towards decriminalization of defamation

Parlimentary Assembly, Resolution 1577 (2007)[1] Towards decriminalization of defamation 1. The Parliamentary Assembly, recalling its Recommendation 1589 (2003) on freedom of expression in the media in Europe and its Resolution 1535 (2007) on threats to the lives and freedom of

Read More

Declaration of the Committee of Ministers on the Desirability of International Standards dealing with Forum Shopping in respect of Defamation, “Libel Tourism”, to Ensure Freedom of Expression

Declaration of the Committee of Ministers  on the Desirability of International Standards dealing with Forum Shopping in respect of Defamation, “Libel Tourism”, to Ensure Freedom of Expression (Adopted by the Committee of Ministers on 4 July 2012 at the 1147th

Read More

Dampak Hukum Penghinaan dalam Kebebasan Berekspresi di Thailand

Laporan ini ditulis oleh Sinfah Tunsarawuth, pengacara independen untuk media yang berada di Bangkok – Thailand. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa meski kebebasan berekspresi dijamin dalam konstitusi Thailand namun penerapannya baik untuk perseorangan dan media dibatasi oleh UU yang telah

Read More

PT DP Vs. TST

Kasus Posisi Bahwa Penggugat sebagai Pengembang real estate pada 19 Januari 1996 telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios dengan NL. Kemudian pada 1 September 1997 NL menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut kepada EN dan selanjutnya EN menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut

Read More