ICJR Minta Pemerintah Transparan Bahas KUHP dan KUHAP

by ICJR | 11/01/2015 8:06 pm

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta kepada pemerintah lebih transparan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).

“ICJR mendorong agar pemerintah dan DPR membuka luas partisipasi masyarakat,” Ujar Ketua Badan Pengurus ICJR Anggara Suwahju di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).

Pasalnya, pada buku II R KUHP yang telah disusun DPR pada 11 Desember 2012, ICJR memandang isi dari KUHP itu terdapat banyak hal yang menguatkan kepentingan perlindungan negara.

“Di samping itu Tim perumus RUU KUHP 2012 lebih memilih melakukan kondifikasi total R KUHP harus mencegah pengaturan ketentuan umum pidana di luar KUHP,” jelasnya.

Kemudian untuk rancangan KUHAP, pembahasan berhenti di tengah jalan. Kemudian saat melakukan pembahasan rancangan RUU KUHAP anggota Komisi III berkurang. Sehingga pembahasan RUU KUHAP dianggap tidak berkualitas.

Oleh karena itu ICJR mendorong pemerintah untuk menguji ulang beberapa ketentuan dalam naskah RUU KUHAP. “ICJR menganggap bentuk kondifikasi penuh atas RUU KUHAP akan menimbulkan polemik besar termasuk kebijakan kriminalitas,” tandas Anggara.

Sumber: Sindonews[1]

Artikel Terkait

  • 11/11/2019 ICJR Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue[2]
  • 16/08/2019 ICJR Desak Presiden Serius Mencegah dan Mencabut Undang – Undang Yang Menyulitkan Rakyat[3]
  • 30/07/2019 Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR[4]
  • 10/05/2019 ICLU: Women Behind Bars in Indonesia[5]
  • 20/01/2019 ICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir[6]
Endnotes:
  1. Sindonews: http://nasional.sindonews.com/read/949077/13/icjr-minta-pemerintah-transparan-bahas-kuhp-dan-kuhap-1420966045
  2. ICJR Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue: https://icjr.or.id/icjr-policy-brief-eu-indonesia-human-rights-dialogue/
  3. ICJR Desak Presiden Serius Mencegah dan Mencabut Undang – Undang Yang Menyulitkan Rakyat: https://icjr.or.id/icjr-desak-presiden-serius-mencegah-dan-mencabut-undang-undang-yang-menyulitkan-rakyat/
  4. Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR: https://icjr.or.id/refleksi-perjuangan-panjang-keadilan-untuk-baiq-nuril-3-masalah-penting-yang-harus-dibenahi-pemerintah-dan-dpr/
  5. ICLU: Women Behind Bars in Indonesia: https://icjr.or.id/iclu-women-behind-bars-in-indonesia/
  6. ICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir: https://icjr.or.id/icjr-presiden-harus-lakukan-3-langkah-penting-lainnya-terkait-dengan-rencana-pembebasan-abu-bakar-basyir/

Source URL: https://icjr.or.id/icjr-minta-pemerintah-transparan-bahas-kuhp-dan-kuhap/