Kami Koalisi NGO Anti-Hukuman Mati sangat menyesali atas pernyataan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa atas tanggapannya terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia pada saat diselenggarakannya “High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Regard” dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015, di Markas Besar PBB Jenewa.
Di dalam Sidang HAM PBB, PTRI di Jenewa menyatakan bahwa pada tahun 2008 – 2013, Indonesia telah menerapkan moratorium hukuman mati. Jika pada kenyataannya, sampai saat ini hukuman mati masih berlangsung, Pemerintah Indonesia harus kembali memperkenalkan hukuman mati yang masih tercantum di dalam hukum nasional Indonesia. Namun, Pemerintah masih memasukan kejahatan narkoba sebagai kejahatan paling serius yang terjadi di Indonesia saat ini, padahal pada kenyataannya narkoba tidak termasuk dalam most serious crimes di dalam Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 lalu.
Beberapa waktu lalu, International Narcotics Control Board (INCB—badan pengawas independen di bawah PBB yang bertugas memantau negara-negara anggota terkait dengan perjanjian narkoba internasional) mendorong semua negara untuk menghapuskan hukuman mati terkait dengan pelanggaran kejahatan narkoba, karena hukuman ini dipercaya sangat tidak efektif untuk memerangi kejahatan narkoba secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan laporan INCB yang dirilis beberapa hari sebelum Pemerintahan Indonesia menjadwalkan untuk mengeksekusi 10 orang terpidana mati.
Kami memandang bahwa pada dasarnya hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak atas hidup seseorang dan tidak boleh ada satupun yang melanggarnya, termasuk Negara. Hukuman mati juga tidak boleh dijadikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan ketegasannya dalam menegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015 -2017, seharusnya Indonesia dapat berkomitmen kuat untuk terus memajukan, melindungi dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di Negaranya, karena ini merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam bidang HAM.
Seharusnya Pemerintah Indonesia juga melakukan pengawasan yang ketat untuk terus mengawasi lembaga permasyarakatan di Indonesia, karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam penjara. Ini menunjukan begitu lemahnya sistempengawasan dan akuntabilitas lembaga permasyarakatan di Indonesia. Ini merupakan kegagalan Negara untuk memastikan bahwa penjara bersih dari praktik suap-menyuap dan bisnis narkoba dan kegagalan Negara dalam menegakan hukum yang adil di Indonesia.
Ironisnya, pada waktu yang bersamaan dengan Sidang DEHAM PBB tersebut, Pemerintah telah memindahkan sejumlah 9 orang terpidana mati kasus narkoba ke Lapas Nusakambangan dan menunggu waktu dari pelaksanaan eksekusi hukuman mati gelombang ke-2. Padahal kenyataannya, kami mencatat masih banyak sekali catatan proses peradilan terhadap terpidana mati yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal yang paling utama, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa seluruh proses dan prosedur hukum dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, karena jika masih tidak mampu menerapkan prinsip tersebut, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan moratorium hukuman mati baik secara de facto dan de jure, meninjau ulang semua putusan mati yang ditetapkan oleh semua jenjang peradilan dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip fair trial, membenahi sistem dan pengawasan lembaga permasayarakatan di Indonesia, serta yang terpenting adalah segera menghentikan semua rencana eksekusi terpidana mati narkoba.
Jakarta, 9 Maret 2015
Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, Setara Institute, LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), ELSAM
