Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga – lembaga demokrasi – termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi baru, serta ratifikasi berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional.

Namun berbagai proses reformasi hukum tersebut seringkali dilakukan tanpa arah dan panduan yang jelas serta tanpa mempertimbangkan batasan – batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Salah satu agenda reformasi hukum yang penting adalah reformasi kebijakan pidana yaitu reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana. Namun proses pembaruan kebijakan pidana tidaklah dimulai dengan desain perencanaan yang jelas. Tanpa kejelasan perencanaan reformasi kebijakan pidana, maka proses reformasi kebijakan pidana akan semakin menjauh dari arah pembaruan kebijakan pidana yang lebih demokratis, humanis dan melindungi hak asasi manusia.

Melihat situasi tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk proses pembaruan kebijakan pidana. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam merancang proses pembaruan kebijakan pidana yang lebih humanis, akuntabel, demokratis, dan ramah terhadap perlindungan hak asasi manusia

Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja Rekomendasi Arah Pembaruan Kebijakan Pidana

Kertas Kerja Rekomendasi Arah Pembaruan Kebijakan Pidana

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut https://icjr.or.id/15untukkeadilan



Related Articles

Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia

Analisis ekonomi dalam perumusan kebijakan pidana perlu lebih sering digunakan untuk menghasilkan kebijakan pidana yang lebih efisien. Analisis ini menekankan

Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang

Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: “One Too Many”

The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there

Verified by MonsterInsights