Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga – lembaga demokrasi – termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi baru, serta ratifikasi berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional.

Namun berbagai proses reformasi hukum tersebut seringkali dilakukan tanpa arah dan panduan yang jelas serta tanpa mempertimbangkan batasan – batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Salah satu agenda reformasi hukum yang penting adalah reformasi kebijakan pidana yaitu reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana. Namun proses pembaruan kebijakan pidana tidaklah dimulai dengan desain perencanaan yang jelas. Tanpa kejelasan perencanaan reformasi kebijakan pidana, maka proses reformasi kebijakan pidana akan semakin menjauh dari arah pembaruan kebijakan pidana yang lebih demokratis, humanis dan melindungi hak asasi manusia.

Melihat situasi tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk proses pembaruan kebijakan pidana. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam merancang proses pembaruan kebijakan pidana yang lebih humanis, akuntabel, demokratis, dan ramah terhadap perlindungan hak asasi manusia

Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja Rekomendasi Arah Pembaruan Kebijakan Pidana

Kertas Kerja Rekomendasi Arah Pembaruan Kebijakan Pidana

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan



Related Articles

Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan

VIVAnews–Privasi. Mungkin kata ini termasuk jarang diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Entah mengapa kata itu jarang pula disinggung dalam khasanah hukum.

Harga BBM Mau Naik, Nilai Harga Barang Dalam KUHP Tidak Naik Sejak 1960!

Cukup memprihatinkan  memang, jika kita melihat berbagai pemberitaan di media-media yang satu pekan terakhir ini membahas mengenai kebijakan kenaikan harga

Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi