Koalisi : Hasil Pembahasan RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Kurang Mengakomodir Hak-Hak Saksi Korban

by adminicjr | 06/09/2014 8:27 am

Dukungan dan Fasilitas Keamanan dan hak Imunitas sebaiknya di berikan kepada Saksi korban bukan kepada anggota LPSK

Sejak Rapat Kerja tertanggal 26 Agustus 2014, DPR telah menyerahkan DIM jawaban fraksi-fraksi atas RUU Perubahan Atas UU No. 13/2006 kepada Pemerintah sekaligus membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Pada 28 s/d 30 Agustus 2014 dan 4 s/d 6 September, Panja  telah melakukan dua kali konsinyering RUU Perubahan Atas UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan rencananya, Komisi III DPR RI berinisiatif untuk menyelesaikan RUU tersebut sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 berakhir  pada 30 September 2014).

Berdasarkan dokumen pembahasan dan hasil monitoring, Koalisi Perlindungan Saksi menilai bahwa hasil pembahasan RUU antara Panja Komisi III DPR dengan Pemerintah justru berpotensi melemahkan subtansi perlindungan saksi dan korban. Hasil pembahasan juga cenderung mengabaikan kebutuhan nyata saksi, korban, pelapor dan Justice Collaborator (JC)  di tataran yang lebih ideal. Lemahnya substansi pembahasan tersebut dapat di lihat dari hasil pembahasan hal di bawah ini:

Di samping itu Koalisi juga mempertanyakan mengenai fasilitas-fasilitas khusus yang di berikan kepada anggota LPSK yakni fasilitas pengamanan dan hak imunitas atau perlindungan hukum atas tuntutan dan gugatan karena melaksanakan tugas. Koalisi menilai “DPR dan Pemerintah terlalu berlebihan” dalam memberikan hak-hak tersebut kepada anggota LPSK.

Bagi Koalisi, tidak ada satupun lembaga Negara terutama anggotanya termasuk Presiden RI yang diberikan hak imunitas yang tidak dapat digugat secara perdata. Koalisi memandang, bahwa setiap pejabat Negara atau pejabat public seharunya dapat/boleh digugat secara perdata, apalagi jika ternyata anggota maupun lembaganya dalam melaksanakan kewenangan justru melakukan abuse of power atau perbuatan melawan hukum.

Koalisi merekomendasikan fasilitas keamanan dan hak  imunitas bagi anggota LPSK agar dialihkan kepada saksi dan korban. Hak imunitas dan fasilitas keamanan bagi saksi dan korban ini justru yang belum terlihat dari hasil pembahasan DPR dan Pemerintah

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Artikel Terkait

  • 11/05/2014 Revisi UU Perlindungan Saksi Harus Masuk Pembahasan DPR[1]
  • 16/04/2014 LPSK Berharap RUU KUHAP Dirampungkan[2]
  • 11/02/2013 LPSK Harus Segera Bentuk Pansel Anggota LPSK Periode 2013-2018[3]
  • 16/08/2017 Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali[4]
  • 25/03/2013 Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih[5]

Share this:

Endnotes:
  1. Revisi UU Perlindungan Saksi Harus Masuk Pembahasan DPR: https://icjr.or.id/revisi-uu-perlindungan-saksi-harus-masuk-pembahasan-dpr/
  2. LPSK Berharap RUU KUHAP Dirampungkan: https://icjr.or.id/lpsk-berharap-ruu-kuhap-dirampungkan/
  3. LPSK Harus Segera Bentuk Pansel Anggota LPSK Periode 2013-2018: https://icjr.or.id/lpsk-harus-segera-bentuk-pansel-anggota-lpsk-periode-2013-2018/
  4. Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali: https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/
  5. Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih: https://icjr.or.id/kedepankan-integritas-calon-dalam-memilih/
  6. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/koalisi-hasil-pembahasan-ruu-revisi-perlindungan-saksi-dan-korban-kurang-mengakomodir-hak-hak-saksi-korban/