Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP (R KUHP) ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rejim kolonial. Setidaknya ada 3 dogma dasar yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian KUHP dengan KUHP baru yaitu prinsip dekolonisasi, deharmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana Indonesia. Ketiga prinsip ini yang lalu diimplementasikan dalam Rancangan KUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR

Persoalannya, R KUHPternyata memiliki ketentuan – ketentuan yang luar biasa banyaknya dimana pemerintah dan DPR juga belum memiliki pengalaman untuk membahas suatu rancangan legislasi yang jumlah pasalnya teramat banyak (768 pasal). Oleh karena itu dibutuhkan inovasi khusus dalam pembahasan Rancangan KUHP.

Inovasi dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjawab persoalan ketersediaan waktu pembahasan agar pembahasan Rancangan KUHP dapat lebih fokus, efektif, dan partisipatif sehingga kualitas dan legitimasi KUHP yang akan datang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat.

Melihat tantangan ini, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan kepada pemerintah dan DPR 7 langkah penting untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Ketujuh langkah yang diusulkan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP ditujukan agar proses pembahasan RKUHPdapat berjalan dengan baik dan menghasilkan KUHP baru yang diakui kualitasnya oleh masyarakat.

Unduh disini


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKUHPR KUHPRancangan KUHP

Related Articles

Political Economy of Pre-Trial Detention: Indonesia Case Study

Pre-trial detention has increasingly become recognised as an important problem in prisons, contributing to overcrowding and poor prison conditions. It

Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Jika dilihat dari awal,maka ide

Joint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia

This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death