Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman

Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur muatan tersebut, korban KBGO justru menjadi pihak yang terlapor menggunakan UU ITE.

Pasal tentang Pemerasan dan Pengancaman di dalam UU ITE seharusnya dapat menjadi tameng perlindungan bagi ancaman-ancaman yang terjadi di ruang siber yang sangat berpotensi menjadi KBGO. Namun, sayangnya dalam perumusan Pasal ini masih banyak kekurangan. Di dalam revisi UU ITE ke depan, Pasal ini harus dapat diperbaiki sehingga benar-benar melindungi para korban pemerasan dan pengancaman di ruang siber.

Kertas Kebijakan ini berisi masukkan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

Baca selengkapnya.


Tags assigned to this article:
SKB Pedoman UU ITEuu ite

Related Articles

ICLU: Indonesia’s Legal Framework on Anti Terrorism

The war on terrorism has made the government of Indonesia to renew the policy on terrorism. Although critics received from

Analysis & Projection of the Implication of Draft Criminal Code towards the Correctional Conditions and Policies

The reformation towards Criminal Law Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (hereinafter referred to as “KUHP) by its drafter constituted the

Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain