Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman
Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur muatan tersebut, korban KBGO justru menjadi pihak yang terlapor menggunakan UU ITE.
Pasal tentang Pemerasan dan Pengancaman di dalam UU ITE seharusnya dapat menjadi tameng perlindungan bagi ancaman-ancaman yang terjadi di ruang siber yang sangat berpotensi menjadi KBGO. Namun, sayangnya dalam perumusan Pasal ini masih banyak kekurangan. Di dalam revisi UU ITE ke depan, Pasal ini harus dapat diperbaiki sehingga benar-benar melindungi para korban pemerasan dan pengancaman di ruang siber.
Kertas Kebijakan ini berisi masukkan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.
Artikel Terkait
- 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik
- 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian
- 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan
- 16/08/2021 [Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi
- 29/03/2022 ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO
Related Articles
ET vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2009 adalah putusan terhadap Terdakwa ET (23 tahun) yang berdomisili di Bandung. Oleh
KS Alias CKK alias At vs Negara Republik Indonesia
Ringkasan Kasus Posisi Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1531/Pid.Sus/2010, adalah putusan terhadap perkara pidana KS Alias CKK Alias At, Usia
Rekomendasi Untuk Pembahasan RUU Terorisme: “Mendefinisikan Terorisme”
Saat ini Pansus RUU terorisme masih terus menerima masukan dari Publik dalam Pembahasan RUU terorisme yang diajukan pemerintah. Dalam proses