Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya suatu peristiwa kejahatan dan juga menemukan orang atau sekelompok orang yang perlu untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam peristiwa kejahatan tersebut.

Salah satu cara untuk menemukan siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu peristiwa kejahatan adalah dengan menggunakan metode penyadapan dan/atau intersepsi. Metode ini menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum khususnya yang berada dalam rumpun sistem peradilan pidana. Selain soal membatasi upaya pelanggaran privasi, namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki berbagai hukum, setidaknya 20 aturan, yang mengatur secara singkat tentang hukum acara dan prosedur melakukan penyadapan. Institute for Criminal Justice Reform mengidentifikasi beberapa masalah lain yang mana salah satunya yaitu hukum acara penyadapan di Indonesia belum mampu untuk melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Beragamnya berbagai pengaturan tersebut, dicoba dibenahi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Putusan tersebut mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tunggal tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berbentuk undang-undang. Putusan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan membuat RUU Penyadapan.

Riset ini berupaya menggambarkan bagaimana formulasi pengaturan berdasarkan praktik – praktik terbaik di berbagai Negara terkait dengan penyadapan dalam sistem peradilan pidana. Melalui riset, ICJR berharap agar dapat menjadi bahan pengayaan bagi proses perdebatan dalam pembentukan UU penyadapan antara DPR RI dan Pemerintah. ICJR berkeinginan pengaturan penyadapan di masa depan akan memperkuat upaya perlindungan privasi dari tindakan penegakkan hukum yang dilakukan secara sewenang – wenang

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara



Related Articles

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berkespresi Dalam Pasal – Pasal Makar di RKUHP 2017

Pasal-pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan pertama kali dengan

Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia

Penyadapan, kata ini sering muncul dalam perdebatan politik maupun hukum di kalangan para politisi atau para penegak hukum serta akademisi