Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya suatu peristiwa kejahatan dan juga menemukan orang atau sekelompok orang yang perlu untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam peristiwa kejahatan tersebut.

Salah satu cara untuk menemukan siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu peristiwa kejahatan adalah dengan menggunakan metode penyadapan dan/atau intersepsi. Metode ini menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum khususnya yang berada dalam rumpun sistem peradilan pidana. Selain soal membatasi upaya pelanggaran privasi, namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki berbagai hukum, setidaknya 20 aturan, yang mengatur secara singkat tentang hukum acara dan prosedur melakukan penyadapan. Institute for Criminal Justice Reform mengidentifikasi beberapa masalah lain yang mana salah satunya yaitu hukum acara penyadapan di Indonesia belum mampu untuk melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Beragamnya berbagai pengaturan tersebut, dicoba dibenahi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Putusan tersebut mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tunggal tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berbentuk undang-undang. Putusan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan membuat RUU Penyadapan.

Riset ini berupaya menggambarkan bagaimana formulasi pengaturan berdasarkan praktik – praktik terbaik di berbagai Negara terkait dengan penyadapan dalam sistem peradilan pidana. Melalui riset, ICJR berharap agar dapat menjadi bahan pengayaan bagi proses perdebatan dalam pembentukan UU penyadapan antara DPR RI dan Pemerintah. ICJR berkeinginan pengaturan penyadapan di masa depan akan memperkuat upaya perlindungan privasi dari tindakan penegakkan hukum yang dilakukan secara sewenang – wenang

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara



Related Articles

Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) berada

Media Kit: Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP

Di Indonesia, tidak dikenal istilah penahanan pra persidangan. Karena di dalam KUHAP penahanan dibedakan berdasarkan tingkat pemeriksaannya. Namun, istilah ini