Panduan Penerapan Data dan Informasi Terbuka untuk Lembaga Pemerintahan di Indonesia

Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis – jenis akses terhadap informasi publik.

Panduan ini difokuskan pada data dan informasi yang dapat dibuka secara berkala dan serta merta dengan menekankan pada prinsip pro active disclosure dan minimum restriction. Panduan ini juga dibuat dengan konteks Indonesia dengan mempertimbangkan kemudahan masyarakat untuk mengakses data dan informasi lembaga pemerintahan.

Panduan ini disusun dengan melakukan formulasi ulang terhadap regulasi yang tersedia dengan mengadopsi berbagai praktik – praktik terbaik di berbagai negara dengan melihat pada kondisi terkini dan yang mungkin dilakukan di Indonesia.

Untuk itu, panduan ini dapat disesuaikan dan disempurnakan berdasarkan kebutuhan di setiap lembaga pemerintahan.

Unduh Disini



Related Articles

Kekacauan atau Keteraturan? Membahas Aturan Peralihan Dalam R KUHP

Perdebatan yang dipicu melalui sebuah tulisan di salah satu media terkemuka di Indonesia telah membuka kembali diskusi tentang landasan filosofis

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Tingkat Kasasi untuk Kasus Jerinx: Mahkamah Agung Diharapkan Teliti

Rabu, 24 Maret 2021, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung atas Perkara Kasasi Terdakwa I Gede Aryastina

Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Progress Report : Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS)

Sekalipun banyak disebut dalam berbagai diskursus, pengaturan kekerasan seksual di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Hal yang paling mendasar adalah