Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP

Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu dibutuhkan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan anak – anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Sejak UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diperkenalkan untuk menggantikan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, upaya untuk melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum semakin tinggi. UU SPPA memuat beberapa perubahan penting diantaranya adalah mengubah filosofi pemidanaan anak dari retributive menjadi restoratice dengan memperkenalkan model diversi dalam setiap tahap peradilan pidana. UU SPPA menegaskan bahwa menerapkan penahanan dan penjatuhan pidana penjara harus menjadi alternative terakhir yang tak bisa dielakkan lagi. Rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas antara Pemerintah dan DPR juga mulai mengadopsi semangat restorative yang tampak dari diperkenalkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c R KUHP.

Namun UU SPPA dan Rancangan KUHP juga tidak tanpa celah. UU SPPA dan RKUHP sangat menggantungkan keberhasilan diversi pada persetujuan korban yang akibatnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan kedua. Padahal Konvensi Hak Anak menekankan pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam proses diversi dan bukan pada proses perdamaian sebagaimana konsep UU SPPA dan RKUHP. Hal ini secara tegas menunjukkan Negara diam dan hanya menyerahkan keputusan Diversi sepenuhnya dalam meja perundingan.Sepanjang terkait pemidanaan anak, RKUHP tidak secara signifikan menutup celah yang ada dalam UU SPPA bahkan lebih mirip pada bentuk sadur ulang dari UU SPPA. Untuk itu, ICJR berinisiatif untuk menyusun buku ini dengan maksud memberikan catatan-catatan penting terkait pengaturan pemidanaan anak dalam RKUHP. Harapannya, agar KUHP baru nantinya menjadi suatu hukum yang bisa menjadi pedoman dasar arah tujuan pemidanaan anak, tentu saja yang bertujuan pada kepentingan terbaik untuk anak.

Unduh DISINI



Related Articles

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama

Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya

Dalam pembentukan hukum, tujuan bernegara seharusnya menjadi acuan utama yang harus dipikirkan oleh para pembentuk hukum. Dalam UUD 1945 ada

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana