Presiden Keluarkan Surpres Rancangan KUHP 2015

Pada 5 Juni 2015, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 di DPR. Secara resmi pula pemerintah akan menyerahkan naskah RUU kepada DPR RI.

Menanggapi hal tersebut kami dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan

  1. Pemerintah sesegera mungkin harus membuka akses publik terhadap naskah ruu kuhp 2015 yang meliputi naskah akademisnya, ruu serta penjelasannya di website resmi pemerintah
  2. Pemerintah bersama sama dengan DPR tidak harus membahas R KUHP secara terburu buru. Aliansi merekomendasikan pembahasan berkualitas secara bertahap, melihat jumlah pasal yg begitu besar dan substansinya yang begitu kompleks
  3. Berkaitan hal diatas Aliansi akan segera menyampaikan rekomendasi terkait dengan metode pembahasan R KUHP di DPR baik kepada pemerintah maupun kepada DPR, agar pembahasan dapat menghasilkan KUHP yg di cita citakan masyarakat indonesia

Aliansi Nasional Reformasi KUHP



Related Articles

Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang Sewenang-wenang

ICJR mencermati bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diterapkan secara tepat dalam kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Ahmad

ICJR : Tidak Hanya KPK, Presiden Jokowi Harus Gelar Dialog Multi Pihak untuk Bahas Polemik RKUHP

Sebagai contoh, RKUHP melalui pasal 443 mengkriminalisasi perbuatan mempertunjukkan dan menawarkan alat pencegah kehamilan, perbuatan yang melalui Surat Jaksa Agung

Misteri Pemberian Status JC : Kejaksaan Keluarkan 670 Status JC Dari 2013 Sampai Juli 2016

Dalam kutipan media terkait revisi PP 99 Tahun 2012, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan

Verified by MonsterInsights