Tag "hukum acara pidana"
Back to homepage
Presiden Perlu Perhitungkan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada langkah-langkah teknis pertumbuhan ekonomi namun sama sekali tidak menyinggung masalah reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan HAM. ICJR menilai Presiden sepertinya lupa untuk memperhitungkan
Read More
ICJR Minta Kepolisian Segera Cabut Status Tersangka Dandhy Dwi Laksono
Penangkapan Dandhy Dwi Laksono atas dugaan penyebaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah tidak tepat. Proses hukum terhadap perbuatan penyampaian informasi kepada publik dan kritik atas kebijakan penegakkan hukum dan pemerintahan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk
Read More
Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024
Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga
Read More
ICJR: Menkominfo Lakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pemutusan Akses Internet di Papua
Diketahui pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tantang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua
Read More
ICJR: Adili Pelaku Diskriminasi Rasial
ICJR mengecam segala bentuk diskriminasi rasial dan penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa Papua di berbagai wilayah dan menuntut Pemerintah untuk segera mengusut dan mengadili aparat keamanan yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Momentum kemerdekaan Indonesia ke-74 rupanya belum dapat
Read More
ICJR Desak Presiden Serius Mencegah dan Mencabut Undang – Undang Yang Menyulitkan Rakyat
Dalam pidato kenegaraan di 16 Agustus 2019 dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden menekankan bahwa Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. ICJR mengapresiasi pernyataan Presiden tersebut, komitmen ini harus ditunjukkan dalam Pembahasan RKUHP dan juga refromasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam
Read More
ICJR Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Untuk Revisi UU ITE
ICJR menunggu langkah konkret pemerintah atas komitmennya untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Namun, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah terkait beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rencana revisi tersebut, yaitu antara lain pasal-pasal yang multifasir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, penyelarasan
Read More
Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR
MaPPI FHUI dan ICJR mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo, namun perlu ditegaskan, proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana,
Read More
ICJR Sesalkan Pidato Politik “Visi Indonesia” Tanpa Fokus pada Pembangunan Negara Hukum dan Jaminan Hak Asasi Manusia
Beberapa saat yang lalu, Presiden terpilih – Joko Widodo – menyampaikan pidato politiknya yang pertama sebagai Presiden terpilih 2019 – 2024. Dalam pidato politik tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang (i) pembangunan infrastruktur; (ii) pembangunan SDM; (iii) mengundang investasi; (iv)
Read More
Indonesia Harus Lebih Serius Lakukan Reformasi Kebijakan Anti Penyiksaan
Masalah korban penyiksaan bermula dari Mekanisme Nasional untuk Pencegahan Penyiksaan yang belum efektif sampai dengan belum adanya mekanisme yang lebih jelas untuk komutasi hukuman mati bagi narapidana yang sudah begitu lama mendekam di penjara. Pembahasan Rancangan KUHAP harus segera dimulai
Read More