Tag "penyadapan"

Back to homepage

ICJR Sampaikan Masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Terorisme

Selasa, 31 Mei 2016, Institute for Criminal Justice Reform diundang oleh Panita Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU Terorisme (RUU Terorisme) untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR/MPR RI. Dalam RDPU ini hadir pula Ikatan Cendikiawan

Read More

Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE

Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap oleh banyak kalangan pegiat hak asasi manusia sebagai salah satu contoh produk legislasi yang over kriminalisasi dan rumusan tindak pidananya

Read More

Rencana Pengaturan Penyadapan Di Indonesia Salah Alamat, Revisi UU KPK Bukan Solusi yang dibutuhkan.

“Selain KPK, Polisi, Kejaksaan dan BNN juga memiliki kewenangan untuk menyadap dan dengan aturan yang minim, pertanyaannya, kenapa hanya UU KPK yang akan direvisi?” Sidang Paripurna DPR menimbulkan kontroversi saat memasukkan Perubahan UU KPK sebagai salah satu prioritas Program Legislasi

Read More

ICJR : Rencana Regulasi Harus Lebih Progresif, Utang Pemerintah Sektor Regulasi Pidana Harus Dituntaskan

Dengan telah selesainya tahun politik 2014, dimana Presiden dan DPR baru telah terpilih, maka di 2015 Indonesia akan memasuki tahun pertama yang akan menunjukkan proyeksi rencana regulasi pemerintah ke depan. Dalam rangkaian visi misi Presiden Joko Widodo, reformasi hukum salah

Read More

ICJR Isi Kuliah Hukum Terbuka Universitas Wiraswasta Indonesia

Sabtu, 25 Januari 2014, diwakili penelitinya Erasmus A.T. Napitupulu, ICJR mengisi Kuliah Hukum Terbuka (Khubuka) III Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) Jatinegara, dengan tema “Hukum Penyadapan/Intersepsi di Indonesia”. Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang satu terkait makanisme penyadapan di Tanah air,

Read More

Komentar atas Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP

Pengaturan mengenai penyadapan telah menjad salah satu topik terhangat yang dibicarakan di kalangan komunitas hukum. Tak heran, karena penyadapan selain dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengungkap kejahatan namun pada saat yang sama juga dipandang sebagai invasi dari Negara terhadap

Read More

Media Kit: Penyadapan dalam Rancangan KUHAP

Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah satu kunci untuk membongkar kasus-kasus besar yang sulit terpecahkan. Kehadiran penyadapan pun disambut dengan pro kontra dari penggiat hukum di Indonesia, ada yang memaknainya sebagai

Read More

Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia

Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia Oleh : Erasmus A. T. Napitupulu Associate Researcher pada Institute for Criminal Justice Reform Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya ungkapan tersebut merupakan paham yang sering diucapkan oleh

Read More

RKUHAP Belum Detail Atur Soal Penyadapan

Saat ini masing-masing institusi dapat melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kini, aturan penyadapan tercantum dalam draf Revisi KUHAP (RKUHAP). Hal ini sebagai kodifikasi dari aturan penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Hanya saja, aturan penyadapan dalam

Read More

RUU KUHAP Harus Atasi Kelemahan KPK, Bukan Justru Melemahkannya

RUU KUHAP yang saat ini digodok oleh Parlemen dinilai oleh banyak pihak menggerogoti satu demi satu wewenang dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, mengenai wewenang penyadapan dan hilangnya fungsi penyelidikan. Komisi III DPR memanggil mantan Pimpinan KPK Antasari

Read More