Tag "qanun jinayat"
Back to homepage
Pemerintah Harus Evaluasi dan Hapuskan Penerapan Cambuk dalam Qanun Jinayat!
Jumat, 13 Juli 2018, di halaman Masjid Baiturrahim Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dilaksanakan hukuman cambuk terhadap 15 warga yang terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Salah
Read More
3 Tahun Qanun Jinayat Aceh Dan Update Komitmen Politik Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Qanun Jinayat dan kaitannya dengan Kesetaraan Gender, Non-Diskriminasi, Penghapusan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selain memberikan kesempatan bagi negara untuk menerima rekomendasi hak asasi manusia (HAM) dari
Read More
Caning as Legal Corporal Punishment Ruins the Image of Indonesia Human Rights
The government has been aware of the negatives effects of the Caning Punishment but preferred efforts to cover this issue rather than completely abolish this type of punishment. In 2017, ICJR noted that the practices of caning in Aceh are
Read More
ICJR Strongly Criticized the Caning of LGBT Couple in Aceh
The Jinayat Law (Qanun Jinayat) for LGBT has created a tremendous stigma against LGBT groups and simultaneously discriminately targeting them for their sexual orientation. This Law encourages people to be homophobia, to do self-monitoring and detain anyone suspected for having
Read More
Qanun Jinayat Mulai Menyasar Kelompok Rentan: Kasus Di banda Aceh ini Merupakan Kasus Pertama bagi LGBT Sejak Aturan Qanun Jinayat ini Diterapkan
Pada Selasa 28 Maret 2017 pukul 23:00 WIB,Satpol PP menangkap dua warga berinisial MT (23) asal Langkat, Sumatera Utara dan MH (21) warga Jeunieb Kabupaten Bireun, di sebuah kos-kosan Dusun Silang, Gampong Rukoh, Darussalam, Banda Aceh. Keduanya berada di Banda
Read More
Joint Report on Issues Relating to the Qanun Jinayat of Aceh
The report is also part of follow-up agreement in workshopon Qanun Jinayat held by SP on October 6th2016 along with CSO networks, religious leaders, and academics from Aceh and National. Through this workshop, SP had gathered various data and situation
Read More
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): The Minister of Home Affairs Must Immediately Freeze Qanun Jinayat
The Minister of Home Affairs (“Minister”) through several media coverage has responded and promised to review the law instrument of Aceh’s Qanun Jinayat, issued by the Aceh’s House of Representatives. Regarding this issue, Supriyadi Widodo Eddyono, the Executive Director of
Read More
ICJR : Mendagri Harus Segera Membekukan Qanun Jinayat
Menteri Dalam Negeri melalui pemberitaan beberapa media telah merespon dan berjanji akan melakukan review atau meninjau ulang atas produk hukum Qanun Jinayat Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Terkait hal tersebut, Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal
Read More
ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pemidanaan Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti penyiksaan Internasional
Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Sabtu (27/09) dinihari, mengesahkan perda syariat Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi orang Islam tetapi juga warga non-Muslim. Perda yang mengatur hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat ini disetujui secara aklamasi dalam
Read More