ICJR | reformasi kuhp

Tag "reformasi kuhp"

[Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Materi RKUHP Tidak Berubah dari September 2019: Aliansi Ingatkan Dasar Substansial Penundaan Pengesahan RKUHP

08/06/2021

Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi RKUHP, terdiri dari: Medan (23 Februari 2021), Semarang (4 Maret 2021), Bali (12 Maret 2021), Yogyakarta (18 Maret 2021), Ambon (26 Maret 2021), Makassar (7 April 2021), Padang (12 April 2021), Banjarmasin

Seberapa Penting Mengatur Ulang Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam R KUHP?

06/08/2015

Salah satu alasan dibentuknya Rancangan KUHP adalah semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana, namun pada kenyataannya justru memiliki aturan-aturan yang dapat membawa Indonesia kita kembali pada masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme itu sendiri. Presiden dalam

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Usulan Hidupkan Pasal Yang Tidak Konstitusional dalam R KUHP

05/08/2015

Tidak hanya pasal penghinaan Presiden yang bermasalah akan tetapi ada 5 ketentuan dalam R KUHP yang sejatinya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Rencana Pemerintah untuk menghidupkan kembali beberapa ketentuan dalam (Pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan

Implikasi Umum atas Model Kodifikasi dalam R KUHP 2015

31/07/2015

Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik sebab RKUHP merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan

Presiden Keluarkan Surpres Rancangan KUHP 2015

06/06/2015

Pada 5 Juni 2015, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 di DPR. Secara resmi pula pemerintah akan menyerahkan naskah RUU kepada DPR RI. Menanggapi hal tersebut kami

Fakta-Fakta Sederhana tentang Rancangan KUHP 2015

04/06/2015

Rancangan KUHP (R KUHP) tahun 2015 merupakan rancangan yang dimutahirkan dari rancangan sebelumnya (2013) . Perubahan yang terpenting hanya berkaitan dengan posisi tindak pidana Korupsi R KUHP 2015 bentuknya berupa kodifikasi atau Kitab, dimana seluruh tindak pidana yang tersebar diluar

Lima Tantangan Dalam Pembahasan Rancangan KUHP 2015 di DPR

04/06/2015

Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Pernyataan dari

Kodifikasi Penuh RUU KUHP Dipertanyakan LSM

25/03/2015

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempertanyakan kebijakan kodifikasi penuh dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan kebijakan kodifikasi penuh menutup penggunaan KUHP

Pembahasan Rancangan KUHP Diminta Khusus

25/03/2015

Rumitnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati hukum meminta pembahasannya dilakukan secara khusus. Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, merekomendasikan revisi aturan tersebut dilakukan bersama kelompok kerja khusus rancangan undang-undang KUHP di

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP : Model Pembahasan Rancangan KUHP di DPR Perlu Terobosan Baru

23/03/2015

Sejak kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam Progam Legislasi Nasional(Prolegnas) 2015 memprioritaskan kembali Rancangan KUHP sebagai prioritas pembahasan tahun 2015, sampai saat ini Proses Rancangan KUHP KUHP 2015 masih berada di tangan pemerintah. Pemerintah belum juga menyelesaikan versi terbaru dari Rancangan

Tag "reformasi kuhp"

Loading, Please Wait!