Tag "RKUHP"

Back to homepage

Penghinaan dalam Rancangan KUHP: Ancaman Lama terhadap Kebebasan Berekspresi

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintah selama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintahpun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan

Read More

ICJR: Pasal Penghinaan dalam Rancangan KUHP Ternyata tak Berubah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasal-pasal dalam Bab Penghinaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinilai masih serupa dengan kitab yang berlaku kekinian. Juru Bicara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu mengatakan, duplikasi isi bab tersebut disebabkan tim perancang

Read More

Melihat Kebijakan Hukum Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Mengatur Penghinaan dalam hukum pidana memang menjadi sorotan dunia saat ini, banyak negara yang mengkaji ulang pengaturannya, ada yang mulai menghapuskan pengaturannya namun tidak sedikit pula yang tetap memanggap pengaturan hukum pidana penghinaan tetap penting. Di Indonesia, dalam konteks pembentukan

Read More

RDPU RKUHP dan RKUHAP, Komisi III DPR Undang Mantan Pimpinan KPK

Dalam jangka waktu yang semakin sempit, DPR RI tampaknya ingin mengejar target untuk merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Berbagai masukan terus digali dari masyarakat. Selasa (12/6), Komisi III DPR RI

Read More

Demi Jaminan Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK Harus Diatur Dalam KUHAP

Wakil Menteri hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memiliki beberapa kelemahan. Kelmahanan adalah bahwa rumusan tentang paradigma dan konsep perlindungan saksi dan korban yang belum lengkap, dengan ketiadaan penjelasan lebih lanjut tentang landasan prinsip dan

Read More

Saat Umur RKUHP dan RKUHAP Sudah Puluhan Tahun

Sudah sangat lama, bangsa ini mengharapkan agar Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP disahkan sehingga dapat menjadi rujukan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sudah puluhan tahun rencana untuk merevisi keduanya selalu diiringi dengan perdebatan panas dengan melibatkan seluruh kalangan. Namun hingga

Read More

KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan di Indonesia dituding warisan kolonial yang tak lagi sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk itu, sejak 1960-an, pemerintah berketetapan untuk melakukan perubahan pada KUHP. Dimulai pada 11 Maret 1963, melalui

Read More

Mendorong Depenalisasi Penghinaan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi, meskipun tidak termasuk kebebasan yang absolut namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dengan standar-standar

Read More

Meluruskan Arah Pembaruan KUHP

RKUHP saat ini, jika ditelisik lebih jauh terbukti hampir seluruh materi dalam KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946), tetap dicantumkan di dalamnya. Jadi pada dasarnya ‘kita’ tetap mengakui materi-materi buatan Belanda tersebut. Materi-materi yang ada pada

Read More

Pentingkah Mengatur Kembali Penghinaan Presiden?

Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Presiden Indonesia dalam kurun waktu tertentu pernah begitu menikmati kekuasaan dan kewenangan yang tanpa kontrol. Selain menempati kekuasaan dan kewenangan yang besar,

Read More