Tag "Supriyadi W Eddyono"

Back to homepage

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): The Minister of Home Affairs Must Immediately Freeze Qanun Jinayat

The Minister of Home Affairs (“Minister”) through several media coverage has responded and promised to review the law instrument of Aceh’s Qanun Jinayat, issued by the Aceh’s House of Representatives. Regarding this issue, Supriyadi Widodo Eddyono, the Executive Director of

Read More

The Witness and Victim Protection Coalition appreciates the approval of the Revision to Law on Witness and Victim Protection

“Victim’s rights improved: victim of gross violation of human rights, terrorism, human trafficking, abuse, sexual abuse, and severe torture may access medical, psychosocial, and psychological aid” This noon the Draft Law on Revision to Law on Witness and Victim Protection

Read More

Jokowi told to Prioritize Asset-Forfeiture Bill

The Jakarta Post, Activists are calling on president-elect Joko “Jokowi” Widodo to throw his weight behind the enactment of an asset-forfeiture bill that was in the pipeline during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono. The bill — which many

Read More

Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK

Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran

Read More

Judicial Review UU MD3

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya sebagai kuasa hukum dalam permohonan tersebut. ICJR menyatakan bahwa Pasal 245 UU MD3

Read More

Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di DPR. Namun, telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan

Read More

18 Tahun Indonesia Gagal Cegah Kekerasan

Sejarah mencatat Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengikuti konvensi anti penyiksaan internasional. Sejak tahun 1998, Indonesia menjadi pelopor anti penyiksaan di Asia Tenggara. Namun, itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Kekerasan dan penyiksaan masih terus ada

Read More

Undang-Undang di Indonesia Masih Pro Penyiksaan

Padahal RI telah 16 tahun meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan VIVAnews – Hampir 16 tahun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, namun hingga hari ini peraturan perundang-undangan di Indonesia masih pro penyiksaan. Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) melihat

Read More

Legislasi Indonesia Masih Pro Penyiksaan

12  Hari menjelang Perayaan Anti Penyiksaan Internasional 2014 Hampi 16 Tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan namun sampai dengan saat ini  peraturan perundang-undangan di Indonesia masih Pro Penyiksaan. Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) melihat bahwa Indonesia

Read More

Menolak Rencana PerMen Sensor Sapujagat 2013-2014

Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di internet. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran dan penyaringan ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi

Read More