Tag "uu ite"
Back to homepage
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan
Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang
Read More
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman
Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur
Read More
Tindakan Sewenang-wenang Aparat terhadap Ekspresi Warga Masih Terus terjadi: ICJR Minta Komisi III DPR RI dan Presiden Panggil Kapolri
Aparat kepolisian tidak henti-hentinya berlaku sewenang-wenang dengan menindak warga atas penyampaian ekspresi yang sah. Kali ini bahkan aparat sampai memberikan penghukuman terhadap warga Tuban yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. ICJR mengecam keras tindakan aparat tersebut dan meminta
Read More![[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/08/megaphone-1468168_1920-349x218_c.png)
[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi
“Pidato Presiden berkebalikan dengan fakta masih banyaknya tindakan aparatur negara yang menciptakan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masih bermasalahnya implementasi UU ITE dan rencana Pemerintah untuk mengesahkan RKUHP yang berisi pasal-pasal pidana pembunuh Demokrasi.” Dalam
Read More![[Rilis Koalisi Serius] Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SPEAKER_1624583399-349x218_c.png)
[Rilis Koalisi Serius] Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE
Rilis Koalisi Serius Revisi UU ITE atas Terbitnya SKB Pedoman Implementasi UU ITE “Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE” Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman
Read More
Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE
[Rilis SKB Pedoman Implementasi UU ITE] Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun
Read MoreSurat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun
Read More
ICJR Hormati Putusan Kasasi Jerinx: Mahkamah Agung Harus Juga Ambil Peran atasi Masalah Norma UU ITE
Pada 9 Februari 2021 lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus I Gede Aryastina alias Jerinx mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pid.Sud/2020/PT Dps. Alasan kasasi yang diajukan hanya dikarenakan turunnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Jerinx, dari
Read More
Proses Kasus Ujaran Kebencian Palestina: Hukum Pidana Harus Jadi Jalan Akhir, Bukan Ajang Popularitas
Terdapat 2 kasus dimana pihak kepolisian berperan menyelesaikan perkara unggahan video yang dinilai menghina Palestina, pertama, Polisi menahan seorang petugas kebersihan berinisial HL (23) di Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak 17 Mei 2021, yang mengunggah konten bernuansa penghinaan terhadap Palestina
Read More
Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga
Read More