Tag "uu ite"

Back to homepage

Proses Pidana yang Hanya Ditujukan untuk Pembungkaman Publik Harus Dihentikan

Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah pihak karena ucapannya yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Sekjen PDIP juga menyinggung ucapan Rocky Gerung yang disisipi makian sebagai bentuk penghinaan bukan kritik. Rocky pun dilaporkan dua kali oleh dua kelompok relawan yang berbeda dengan

Read More

MENELISIK PASAL BERITA BOHONG DALAM PASAL 14 DAN 15 UU NO. 1 TAHUN 1946 SERTA REVISI KEDUA UU ITE

Masuknya Pasal Berita Bohong ke dalam Draft Revisi Kedua UU ITE versi 12 Juli 2023 menambah permasalahan baru dalam daftar permasalahan substansi dan proses pembahasan revisi kedua UU ITE. Indonesia sudah memiliki pasal pidana berita bohong dalam UU No. 1

Read More

Revisi UU ITE HARUS Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Jakarta, 12 Juli 2023 – Panitia Kerja (Panja) Komisi 1 DPR RI bersama Pemerintah saat ini mempercepat pembahasan revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Koalisi Serius Revisi UU ITE yang terdiri atas 28  organisasi masyarakat sipil

Read More

Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik (UU ITE) atas nama Anwari Bin Yusuf Bintoro

Kamis, 25 Mei 2023, ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) ke Mahkamah Agung untuk perkara kasasi  dengan nomor register 1819K/Pid.Sus/2023 atas nama Anwari bin Yusuf Bintoro.  Di dalam aplikasi WhatsApp, Anwari bertanya mengenai dinamika kerja yang dihadapi dirinya dengan

Read More

Hentikan Segala Proses Hukum Anak SFA: Kasus ini Tanda Lainnya Masalah Rumusan dan Penerapan UU ITE

SFA, seorang siswi SMP di Jambi, mengunggah video melalui akun Tiktoknya yang ditujukan kepada beberapa instansi pemerintahan, terutama Pemerintah Kota Jambi dan Walikota Jambi. Dalam video tersebut, SFA mengungkapkan kondisi rumah neneknya yang rusak akibat kendaraan bermuatan berat dan melebihi

Read More

Hentikan Stigmatisasi dan segala Upaya Kriminalisasi pada korban Penyebaran Konten Privat tanpa Persetujuan

Pada 23 Mei 2023, Aliansi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) dan DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) melaporkan RK dengan tuduhan tindak pidana pornografi dan/atau pidana kesusilaan dalam UU ITE. Pelaporan ini dikarenakan video pribadi RK tersebar luas

Read More

Rekomendasi ICJR terhadap Pasal-Pasal UU ITE dalam RKUHP (Versi 9 November 2022)

Sepanjang 2021-2022, agenda revisi KUHP dan UU ITE menjadi salah satu agenda pembaruan hukum yang digaungkan. Naskah RKUHP per 9 November 2022 telah mencabut beberapa pasal dalam UU ITE. Namun, masih terdapat beberapa pasal lain dalam RKUHP dengan rumusan unsur

Read More

Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, dan PARITAS terkait Kasus Holywings: Tidak ada Unsur Pidana dalam Kasus Holywings

Promosi minuman keras (miras) oleh Holywings Indonesia yang menggunakan nama “Muhammad” dan “Maria” berujung penangkapan terhadap enam orang pekerjanya. Enam orang tersebut terdiri dari direktur kreatif, kepala tim promosi, anggota tim promosi, 2 orang admin tim promo dan social media

Read More

ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO

Selasa, 29 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS di Baleg akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Kemarin, pembahasan terhenti pada bahasan jenis-jenis tindak pidana. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam pembahasan tentang pengaturan tindak pidana Kekerasan

Read More

RILIS PERS KOALISI SERIUS REVISI UU ITE TERKAIT KASUS WADAS

Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE

Read More