Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Kasus Rutan Sialang Bungkuk: Krisis Kepadatan “overcrowding” Mengancam Rutan dan Lapas Indonesia

Berdasarkan temuan ICJR, dalam RKUHP hanya ada hanya 59 tindak pidana yang  secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, lebih lanjut , ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Bagi Asep Sunandar, Korban Penyiksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pada 18 April 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara Asep Sunandar dengan nomor register perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang

Read More

Korban Jangan lagi Dibebani Biaya Visum. Rencana Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Mengenai Visum Gratis bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Harus di Dukung

ICJR : Masih Banyak korban kejahatan seksual termasuk KDRT dibebani biaya Visum. Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembebasan Biaya Visum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah

Read More

Legislative Framework on Torture in Indonesia

Torture is often occuring in many places. In 2015, the National Police is ranked first as the institution being reported by the society to the National Commission of Human Rights (“Komnas HAM”). This situation is caused by various reasons, including

Read More

Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan, Momentum membentuk Prosedur Khusus Perlindungan Penegak Hukum yang Menghadapi Resiko Ancaman Tinggi

Novel Baswedan salah satu penyidik senior KPK yang menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak kalangan elit Indonesia, pada Subuh 11 April 2017 mengalami tindak kekerasan disiram air keras oleh orang tak dikenal.  Kejadian tindak kekerasan kepada penegak hukum tersebut

Read More

“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab

Read More

“Pasal-Pasal Guantanamo” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 65-83 (Pasal 28 tentang Penangkapan, dan Pasal 43A tentang Pencegahan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pasal-pasal tersebut yang

Read More

Mendorong Kesepahaman dan Integrasi Antar Lembaga Negara dalam Implementasi UU SPPA

“Penanganan Anak korban/saksi termasuk Diversi anak pengguna narkotika memerlukan kesepahaman dan kerja sama antar lembaga Negara” Pada 22 Maret 2017, Mahkamah Agung (MA) didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN (Program Uni Eropa untuk mendukung Peradilan di Indonesia), meresmikan fasilitas pengadilan anak di

Read More

Pembahasan RUU Teroris Telah Memasuki Separuh Rancangan, ICJR mendesak Agar Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Harus Digunakan secara Konsisten Dalam Pembahasan RUU Terorisme

“ICJR: Pasal-pasal krusial terkait, tindak pidana persiapan terorisme, anak yang terlibat terorisme, tindak pidana menggerakkan terorisme dan penghasutan terorisme telah dibahas. Pembahasan Panja RUU Terorisme kedepan akan memasuki pembahasan pasal tupaya paksa penangkapan dan Penahanan” Pada Tanggal 29 Maret sd

Read More

ICJR Apresiasi Panja RUU Terorisme dan Fraksi-Fraksi Yang Mengakomodir Masukan Terkait Hak Korban Terorisme

“ICJR: kita masih menunggu itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan yang lebih mengakomodir Hak Korban di RUU Terorisme” Pemerintah dan DPR saat ini sedang melakukan pembahasan terkati Perubahan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Read More