Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan

Read More

Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute

Read More

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme

Read More

Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus  memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban. Institute for

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More

ICJR Kritik Tindakan Penahanan terhadap Baiq Nuril Maknun

Penahanan terhadap tersangka mestinya dilakukan secara proporsional, hati – hati, dan berdasarkan oleh hukum. Baiq Nuril Maknun, seorang Ibu 3 anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat telah merasakan dinginnya sel tahanan sejak 24 Maret 2017 hingga saat ini.

Read More

Kasus Rutan Sialang Bungkuk: Krisis Kepadatan “overcrowding” Mengancam Rutan dan Lapas Indonesia

Berdasarkan temuan ICJR, dalam RKUHP hanya ada hanya 59 tindak pidana yang  secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, lebih lanjut , ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Bagi Asep Sunandar, Korban Penyiksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pada 18 April 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara Asep Sunandar dengan nomor register perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang

Read More

Korban Jangan lagi Dibebani Biaya Visum. Rencana Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Mengenai Visum Gratis bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Harus di Dukung

ICJR : Masih Banyak korban kejahatan seksual termasuk KDRT dibebani biaya Visum. Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembebasan Biaya Visum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah

Read More