ICJR | 2013 March

Archive

Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih

25/03/2013

Jakarta – Hari ini, Senin 25 Maret 2013, merupakan hari pertama pendaftaran seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode kedua. Proses pendafataran ini berlangsung hingga 8 April 2013. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK diisi 7

ICJR Desak Amicus Curiae diakui dan diatur dalam R KUHAP

25/03/2013

Rancangan KUHAP harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae demikian kata Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan adalah salah bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan pihak ketiga yang

Hati-Hati Bicara, Anda Sedang Disadap

22/03/2013

GRESNEWS.COM – Alat sadap itu ibarat pedang bermata dua. Bisa digunakan oleh orang baik untuk menangkap penjahat, bisa juga dipakai orang jahat untuk menjebak orang baik. Sebelum telanjur ngawur, penggunaannya perlu diatur. “Dalam sebuah acara hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat,

ICJR: Pasal Penyadapan Mengandung Kelemahan Mendasar

22/03/2013

Aturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah memiliki banyak kelemahan mendasar. Kelemahan itu terutama karena pasal 83 dan 84 RUU KUHAP tidak merinci antara lain tentang tujuan penyadapan secara spesifik, subjek hukum yang diberi kewenangan menyadap, tata cara penyadapan,

ICJR: Rancangan KUHAP Miliki Masih Punya Kelemahan

22/03/2013

Ketua Badan Pengurus Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, Kamis (21/3/2013), menyatakan pengaturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP masih kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 rancangan tersebut mengatur ihwal penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun, ICJR menilai

Penyadapan dalam Rancangan KUHAP Harus Diberi Rambu Ketat

21/03/2013

Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan KUHAP menuai kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 Rancangan tersebut mengatur menganai penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun demikian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang pengaturan di sini sama sekali tidak memadai dan

Seri Modul HAM untuk Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik ; Penunjang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penegak Hukum (2)

15/03/2013

Jakarta-Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus mengerti, dan memahami norma-norma hak asasi manusia yang tertuang dalam system hukum

Berhentilah mengintervensi Pengadilan dan Proses Hukum

08/03/2013

Entah mengapa akhir – akhir ini banyak pihak yang tak lagi sadar telah melakukan intervensi terhadap Pengadilan dan proses hukum. Boleh jadi tak ada niat seperi itu, tapi dengan pernyataannya tentu bisa ditafsirkan sebagai intervensi terhadap Pengadilan dan proses hukum

Seri Modul HAM untuk Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik ; Penunjang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penegak Hukum

06/03/2013

Jakarta-Usaha resolusi konflik, dapat diupayakan salah satunya dengan diterapkannya system keadilan yang sensitive terhadap kebutuhan khusus pada wilayah-wilayah rentan konflik atau paska konflik. Oleh karena itu, dalam system administrasi peradilan di Indonesia,khususnya pada wilayah rentan konflik, sangat dibutuhkan pengintegrasian nilai-nilai

Archive

Loading, Please Wait!