Archive
Back to homepage
ICJR: Candidate of Executed Death Penalty Convicts have been Traumatized due to Long Postponement of Execution
Death penalty execution should not be allowed for a convict who is in a condition of long postponement in accordance to contemporary human rights norms according to precedent and experience of human rights committee and or anti torture committee. This
Read More
ICJR: Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)
Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama sesuai dengan norma HAM kontemporer menurut preseden dan pengalaman Komite HAM dan atau Komite Anti Penyiksaan. Praktek ini menghasilkan bentuk tindak penyiksaan (psikologis),
Read More
ICJR : Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan
Melihat dari rekomendasi Komite Hak Anak PBB, Indonesia yang tunduk pada Konvensi Hak Anak harusnya memperhatikan kemungkinan menaikkan batas pertanggungjawaban minimum menjadi minimal 14 Tahun Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia
Read More
Memperkuat Rancangan KUHAP yang Pro Pemberantasan Korupsi, Transparan, dan Akuntabel
UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia, dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif, dan pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Namun dalam perkembangannya KUHAP saat ini sudah tidak sesuai lagi
Read More
Menjerat Percakapan Di Facebook dengan Pidana: Bukti Ilegal dan Buruknya Kinerja Jaksa
Kasus Wisni Bukti Buruknya Kinerja Jaksa, Ketidakmampuan mengurai dan menjabarkan unsur pidana sampai menghadirkan alat bukti yang ilegal dan tidak sah. Hari ini Wisni akan menjalani sidang pembacaan pledoi oleh kuasa hukumnya. Wisni yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (1)
Read MoreDPR Belum Terima Naskah Akademik Revisi UU KUHP
Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan, DPR RI masih menunggu naskah akademik revisi UU KUHP dari pemerintah, yang akan mulai dibahas pada masa sidang Maret 2015 mendatang. DPR belum tahu apakah revisi UU KUHP itu akan dilakukan secara
Read MoreTerjemahan Resmi KUHP Harus Dibuat
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai memiliki beberapa masalah mendasar, baik yang berkaitan dengan pilihan model kodifikasi maupun pengaturan delik-delik pidananya. Belum adanya terjemahan resmi KUHP juga menjadi masalah. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Urgensi UU KUHP dan
Read MorePemerintah dan DPR Disarankan Tak Berambisi Rombak Total KUHP
DPR belum dapat memastikan apakah menggunakan kodifikasi, kompilasi atau bertahap. Soalnya, mesti melihat naskah akademik dari pemerintah. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semestinya dilakukan secara bertahap. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah pasal dalam RKUHP. DPR dianggap tak mampu merombak
Read More
ICJR : Sebagai Judex Juris, MA Harus Berikan Kepastian Hukum Dalam Putusan Praperadilan Budi Gunawan
MA Punya Alasan Kuat Untuk Menguji Praperadilan Budi Gunawan Baru baru ini dikabarkan bahwa PN JakSel tidak akan menerima kasasi yang diajukan oleh KPK tentang putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG), alasannya adalah adanya SEMA No. 8 Tahun 2011 yang
Read More
Merespon Desakan Komunitas Internasional pada Indonesia Untuk Menghentikan Eksekusi Mati
Koalisi NGO Anti Hukuman Mati mendesak agar Pemerintah Indonesia menunda Rencana eksekusi hukuman mati tahap kedua yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2015. Eksekusi terhadap terpidana mati ini (warga negara Indonesia, Australia, Brazil, Perancis, Ghana, Nigeria dan Filipina) tersebut
Read More