MA Didesak Segera Terbitkan Perma soal Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 21/PUU-XII/2014, akhir April lalu memperluas obyek kewenangan praperadilan. Hakim MK menyatakan penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, merupakan obyek praperadilan. Usai putusan tersebut, beberapa kelompok mendesak Mahkamah Agung segera merespons putusan MK dengan menerbitkan peraturan internal.

Read More

KUHAP, Court Reform Needed to Uphold Justice and Legal System, Activists Say

 Activists on Friday called on the government and legislature to deliberate on a planned revision of the Criminal Code of Procedures following last week’s ruling by the Constitutional Court to expand the jurisdiction of pretrial hearings. The court had ruled that a

Read More

Perluasan Objek Pra Peradilan; KuHAP Desak Pemerintah dan DPR Siapkan Hukum Acara

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilankan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek pra peradilan. Putusan ini telah memperluas objek Praperadilan

Read More

Komite KuHAP : Pemeriksaan Novel Baswedan Melanggar KUHAP

Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi dalam Kasus Novel Baswedan tunjukkan bahwa perlu untuk mendorong KUHAP baru Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, pada Jumat, 01 Mei 2015, pkl. 00.30 WIB, menuai kontroversi. Tanpa didampingi pengacara,

Read More

ICJR Appreciates the Constitutional Court Decision for Broadening the Ambit of Pretrial Hearing

Institute for Criminal justice Reform (ICJR) welcome the recent Decision No. 21/PUU-XII/2014 rendered by the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in broadening the object matter that can be heard by pretrial hearing (Praperadilan), including the act of investigator in naming of

Read More