Lapor dan Tindak Serius, Kasus Penyebar Rasa Kebencian Berbasis Ras

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

Read More

Mengawal Pasal-Pasal Krusial Dalam RKUHP 2015

RKUHP  2015 memiliki jumlah pasalnya yang sangat besar  terdiri dari 768 pasal, dan 32 pengelompokan jenis tindak pidana dengan total dengan 554 tindak pidana. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih ditemukan pengaturan ketentuan umum dan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan banyak perdebatan yang

Read More

Aspek Criminal Justice dalam RUU Penyandang Disabilitas Harus lebih Diperkuat

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun Penyandang disabilitas sebagai warga negara umumnya akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Menurut Institute

Read More

Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP (R KUHP) ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rejim kolonial. Setidaknya ada 3

Read More

Sudah 3 Minggu Berlalu Dari Perintah Undang-Undang, Peraturan Pelaksana UU SPPA Masih Belum Jelas

Permintaan informasi publik sebagai bentuk kritik terhadap minimnya penyediaan informasi terkait peraturan pelaksana UU SPPA yang dapat diakses secara mandiri, serta bentuk dorongan ICJR kepada penyelesaian tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan dan hak anak Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107

Read More

Menselaraskan Kebijakan Data Terbuka dan Perlindungan Data Pribadi

Sebagai respon terhadap rencana pemerintah untuk membuat UU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan diskusi terbatas pada Selasa, 4 Agustus 2015. Diskusi ini bertujuan untuk menemukan model Regulasi yang tepat supaya pemenuhan hak atas

Read More

Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini informasi menjadi bagian kehidupan yang penting untuk manusia, karena tanpa adanya informasi memadai manusia akan memiliki kesulitan untuk dapat mengambil keputusan serta berinteraksi dalam masyarakat. Dengan hadirnya internet dan juga kemajuan di bidang teknologi informasi, informasi tidak hanya

Read More

Panduan Penerapan Data dan Informasi Terbuka untuk Lembaga Pemerintahan di Indonesia

Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis

Read More

Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi

Read More

Seberapa Penting Mengatur Ulang Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam R KUHP?

Salah satu alasan dibentuknya Rancangan KUHP adalah semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana, namun pada kenyataannya justru memiliki aturan-aturan yang dapat membawa Indonesia kita kembali pada masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme itu sendiri. Presiden dalam

Read More
Verified by MonsterInsights