Archive
Back to homepage
Lapor dan Tindak Serius, Kasus Penyebar Rasa Kebencian Berbasis Ras
“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
Read More
Mengawal Pasal-Pasal Krusial Dalam RKUHP 2015
RKUHP 2015 memiliki jumlah pasalnya yang sangat besar terdiri dari 768 pasal, dan 32 pengelompokan jenis tindak pidana dengan total dengan 554 tindak pidana. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih ditemukan pengaturan ketentuan umum dan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan banyak perdebatan yang
Read More
Aspek Criminal Justice dalam RUU Penyandang Disabilitas Harus lebih Diperkuat
Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun Penyandang disabilitas sebagai warga negara umumnya akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Menurut Institute
Read More
Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas
Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP (R KUHP) ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rejim kolonial. Setidaknya ada 3
Read More
Sudah 3 Minggu Berlalu Dari Perintah Undang-Undang, Peraturan Pelaksana UU SPPA Masih Belum Jelas
Permintaan informasi publik sebagai bentuk kritik terhadap minimnya penyediaan informasi terkait peraturan pelaksana UU SPPA yang dapat diakses secara mandiri, serta bentuk dorongan ICJR kepada penyelesaian tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan dan hak anak Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107
Read More
Menselaraskan Kebijakan Data Terbuka dan Perlindungan Data Pribadi
Sebagai respon terhadap rencana pemerintah untuk membuat UU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan diskusi terbatas pada Selasa, 4 Agustus 2015. Diskusi ini bertujuan untuk menemukan model Regulasi yang tepat supaya pemenuhan hak atas
Read More
Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Saat ini informasi menjadi bagian kehidupan yang penting untuk manusia, karena tanpa adanya informasi memadai manusia akan memiliki kesulitan untuk dapat mengambil keputusan serta berinteraksi dalam masyarakat. Dengan hadirnya internet dan juga kemajuan di bidang teknologi informasi, informasi tidak hanya
Read More
Panduan Penerapan Data dan Informasi Terbuka untuk Lembaga Pemerintahan di Indonesia
Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis
Read More
Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP
Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi
Read More
Seberapa Penting Mengatur Ulang Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam R KUHP?
Salah satu alasan dibentuknya Rancangan KUHP adalah semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana, namun pada kenyataannya justru memiliki aturan-aturan yang dapat membawa Indonesia kita kembali pada masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme itu sendiri. Presiden dalam
Read More