Archive
Back to homepage
Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3
Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari
Read More
PERPPU: Not the Best Solution for Sexual Offences Against Children Cases
Response on the Effort to Legalize Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – “PERPPU”) No. 1 of 2016 on Child Protection as a Law. On Wednesday, 12 October 2016, the House of Representatives (“House”) will continue
Read More
Mengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak
Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 DPR lewat Rapat Paripurna kembali akan melakukan pembahasan mengenai nasib Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Read More
Indonesia: Time to establish a moratorium on executions and review all death penalty cases as first steps towards abolition
Joint Public Statement of Amnesty International, ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat (Community Legal Aid Institute) and PKNI (Indonesian Drug User Network) On 10 October,
Read More
Paket Reformasi Bidang Hukum Presiden Joko Widodo Harusnya Dimulai dari Pembenahan Hukuman Mati
ICJR : Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta Kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menyiapkan
Read More
Kepres Grasi Bersifat Rahasia? PTUN Jakarta Batalkan Putusan Komisi Informasi Publik
ICJR : Peraturan Internal Kemensesneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, Berpotensi Memasung kebebasan Informasi Publik Pada Senin, 3 Oktober 2016, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 (Putusan
Read More
Joint Stakeholders Report on Issues Relating to the Revision of Penal Code and Situation of Torture in Indonesia
In previous UPR session in 2012, Indonesia received a number of recommendations from other member States, one of which specifically related to the need of an adequate revision of the Penal Code and ensuring that preventive measures and legal ramification
Read More