Archive
Back to homepage
ICJR Minta DPR dan Pemerintah untuk Menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Pidana
Upaya Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden adalah upaya mengembalikan watak kolonial dan menumbuhkan kanker demokrasi. Pada Rabu 30 Mei 2018, Pemerintah dan DPR telah menggelar rapat untuk membahas materi – materi dalam RUU Hukum Pidana. Salah satu materi pembahasan adalah mengenai
Read More
RUU Perubahan UU Terorisme Selesai dibahas: 2 Catatan ICJR terhadap Definisi Terorisme Yang Disepekati Pemerintah dan DPR
Rumusan Definisi Terorisme masih menjadi catatan serius Pada Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Pansus RUU Perubahan UU Terorisme mengakhiri pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dengan menandatangi naskah RUU Perubahan UU Terorisme yang disepakati oleh semua fraksi dalam
Read More
Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Beberapa Ketentuan dalam RKUHP
Proses pembahasan Rancangan KUHP antara Pemerintah dan DPR telah menghasilkan naskah 8 Maret 2018. Berdasarkan naskah 8 Maret 2018 tersebut, kami menyusun Catatan dan Rekomendasi kami terhadap beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHP. ICJR menyoroti 20 isu penting dalam Rancangan KUHP
Read More
Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman
Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap
Read More
ICJR Pertanyakan Prioritas Presiden dalam Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
Penyusunan 2 RPP Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU SPPA Terancam Gagal Pada 3 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2018 menetapkan terdapat 43 Rancangan Peraturan Pemerintah yang
Read More
ICJR Meminta Pemerintah dan DPR tidak terburu – buru sahkan RUU Perubahan UU Terorisme
Dalam catatan ICJR, masih banyak persoalan – persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Perubahan UU Terorisme Pembahasan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Perubahan UU Terorisme)
Read More
Catatan dan Rekomendasi ICJR Terhadap RUU Perubahan UU Terorisme
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, perdebatan tajam selalu terjadi antara upaya perlindungan hak asasi manusia dan upaya perlindungan keamanan nasional. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di masyarakat internasional Terorisme memiliki dampak yang besar, yang
Read More
Analysis & Projection of the Implication of Draft Criminal Code towards the Correctional Conditions and Policies
The reformation towards Criminal Law Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (hereinafter referred to as “KUHP) by its drafter constituted the foundation of a building called the national criminal law system. Further, the reformation promotes fundamental mission, namely: decolonialization of KUHP
Read More
ICJR : Korban Harus Diutamakan dalam Teror Bom di Surabaya
Kompensasi harus bisa diberikan secara langsung terhadap korban terorisme, tanpa harus menunggu proses peradilan yang mayoritas pelakunya meninggal dunia pada saat melakukan aksi teror. Pada Minggu pagi 13 Mei 2018 terjadi ledakan Bom di Surabaya, berdasarkan keterangan terakhir dari Kepolisian,
Read More
The Use of Diversion in Juvenile Justice Settings in Australia: with particular focus on the state of Victoria
This research is the result of law internship program hosted by Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and facilitated by Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS). This partnership aimed to increase students’ awareness of legal issues that are being
Read More