Archive
Back to homepage
Korban Kejahatan Tak Boleh Diabaikan
Eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bukanlah hal baru. Karena itu diskursus keadilan restoratif pada penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana penting untuk diletakkan karena dalam praktik Sistem Peradilan Pidana terdapat kecenderungan dalam mengabaikan kepentingan korban.
Read More
Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR
MaPPI FHUI dan ICJR mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo, namun perlu ditegaskan, proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana,
Read More
Penangkapan terhadap Faisol Tidak Berdasar, ICJR Minta DPR untuk Segera Revisi UU ITE Kembali
Diketahui bahwa terjadi penangkapan terhadap terduga pemilki akun bernama @reaksirakyat1 atas nama Faisol Abod Batis pada 10 Juli 2019. Dalam keterangannya pada Rabu, 17 Juli 2019 pihak Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan bahwa Faisol menggunggah konten penghinaan terhadap presiden
Read More
Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perkawinan
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini disusun untuk merespons desakan masyarakat sipil agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan
Read More
ICJR Sesalkan Pidato Politik “Visi Indonesia” Tanpa Fokus pada Pembangunan Negara Hukum dan Jaminan Hak Asasi Manusia
Beberapa saat yang lalu, Presiden terpilih – Joko Widodo – menyampaikan pidato politiknya yang pertama sebagai Presiden terpilih 2019 – 2024. Dalam pidato politik tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang (i) pembangunan infrastruktur; (ii) pembangunan SDM; (iii) mengundang investasi; (iv)
Read More
Catatan ICJR atas Putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun
Berkaitan dengan penilaian terhadap fakta persidangan. Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan judex juris telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 (1) jo. Pasal 45 (1) UU ITE. Pernyataan ini, dibangun berdasarkan argumen-argumen sebagai
Read More
Kecam Putusan PK Mahkamah Agung, Koalisi Desak Presiden Segera Keluarkan Amnesti!!!
Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah
Read More
Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice
Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban. Berdasarkan
Read More
Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara
Polisi dan Jaksa nantinya dapat memproses pidana semua perbuatan yang mereka anggap masuk dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa perlu dituliskan dalam aturan, tanpa perlu ada ketentuan rumusan tegas dan jelas. Hal ini jelas menelanjangi prinsip asas legalitas
Read More