Alert
Back to homepageMenggugat Pengaturan Praperadilan
Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik
Read MoreRefleksi Hari Anak: Ketika Sistem Peradilan Kita Tidak Ramah Kepada Sang Penerus Bangsa
Anak bukanlah miniatur orang dewasa yang telah memiliki kematangan mental dan pemikiran. Dalam kehidupannya, anak secara mendasar masih berada pada posisi kerentanan atas proses pendewasaan diri. Dengan pertimbangan itulah maka perlakuan terhadap anak tidak sewajarnya dipersamakan dengan orang dewasa, termasuk
Read MoreJangan Paksakan Menyerahkan 21 Nama Calon Anggota LPSK Kepada Presiden
–Pansel harus minimalisir kemungkinan terpilihnya calon yang tak kredibel – Pada 10 – 11 Juni 2013, Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK (Pansel LPSK) telah melakukan wawancara terhadap 39 nama calon anggota LPSK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Dalam wawancara selama
Read MoreKonsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM
Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan
Read MoreMeluruskan Arah Pembaruan KUHP
RKUHP saat ini, jika ditelisik lebih jauh terbukti hampir seluruh materi dalam KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946), tetap dicantumkan di dalamnya. Jadi pada dasarnya ‘kita’ tetap mengakui materi-materi buatan Belanda tersebut. Materi-materi yang ada pada
Read MorePerpanjangan Pendaftaran: Maksimalkan Sosialisasi & Lamar Calon Berpotensi
Hingga 8 April 2013, baru tercatat 23 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memenuhi syarat administrasi pendaftaran (dari Kejaksaan, PNS, Kepolisian, eks anggota DPR, Dosen, dan dari Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini berbanding terbalik dengan ekspektasi
Read MoreKetentuan Penahanan dalam RKUHAP alami Kemunduran: Penahanan Harus Dijadikan Alternatif Terakhir
Harapan perbaikan ketentuan penahanan melalui Rancangan KUHAP sangat mungkin tidak akan terwujud jika rumusan pasal-pasal tentang penahanan dalam Rancangan KUHAP tetap dipertahankan. Selain mempertegas kelemahan yang ada dalam rumusan KUHAP yang berlaku saat ini, problem baru lainnya juga berpotensi akan
Read MoreKoalisi Perlindungan Saksi: Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Anggota LPSK!
Saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), melalui panitia seleksi, sedang melakukan proses penjaringan calon anggota LPSK jilid kedua. Panitia Seleksi sampai hari ini baru menerima 3 pendaftar yang telah melengkapi syarat administrasi, padahal pendaftaran calon anggota LPSK sudah dibuka
Read MoreKedepankan Integritas Calon Dalam Memilih
Jakarta – Hari ini, Senin 25 Maret 2013, merupakan hari pertama pendaftaran seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode kedua. Proses pendafataran ini berlangsung hingga 8 April 2013. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK diisi 7
Read MoreICJR Desak Amicus Curiae diakui dan diatur dalam R KUHAP
Rancangan KUHAP harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae demikian kata Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan adalah salah bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan pihak ketiga yang
Read More