Salah satu masalah mendasar yang kerap ditemui dalam praktik peradilan pidana adalah pelaksanaan upaya paksa oleh penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum, upaya paksa terdiri dari tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Untuk memastikan pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan sipil individu, sudah selayaknya upaya paksa tunduk di bawah pengawasan pengadilan (judicial scrutiny).
Riset ini membahas konsep dan penerapan pengawasan pengadilan (judicial scrutiny) dalam konteks internasional, pengawasan pengadilan di Indonesia yang sudah berjalan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pengawasan pengadilan dalam Rancangan KUHAP yang bertumpu pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).
Pengawasan pengadilan dalam KUHAP dimulai dengan sejarah munculnya lembaga pengawasan yang disebut pra peradilan. Kelemahan dari lembaga ini membuat munculnya ide mengenai pengawasan pengadilan yang bertumpu pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP. Akan tetapi, konsep HPP pun tak lepas dari berbagai kritik dan kelemahan.
Oleh karena itu, melalui pemaparan penerapan pengawasan pengadilan (judicial scrutiny) dalam riset ini, besar harapan akan muncul ide dan masukan baru yang lebih baik dalam rangka pengawasan terhadap upaya paksa demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan terlanggarnya hak-hak kebebasan sipil seseorang yang berhadapan dengan hukum.
Silahkan klik di sini untuk mengakses dokumen.
