Tag "ancaman pidana"
Back to homepageSiaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, dan PARITAS terkait Kasus Holywings: Tidak ada Unsur Pidana dalam Kasus Holywings
Promosi minuman keras (miras) oleh Holywings Indonesia yang menggunakan nama “Muhammad” dan “Maria” berujung penangkapan terhadap enam orang pekerjanya. Enam orang tersebut terdiri dari direktur kreatif, kepala tim promosi, anggota tim promosi, 2 orang admin tim promo dan social media
Read MoreRekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana
Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Tolak Methode Delphy dari Pemerintah Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana. Juga meminta agar DPR tetap kritis terhadap saran dari pemerintah, pola dan penentuan besaran ancaman pidana adalah hal yang sangat krusial dalam
Read MoreSoal Hukuman Penjara, Pemerintah diminta Konsisten
Pola Pemidanaan R KUHP masih berpotensi besar menambah beban penjara yang sudah akut Pemerintah diminta oleh Panitia Kerja (Panja RKUHP) soal mereformulasi beberapa tindak pidana terkait dan sinkronisasi pasal-pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, merumuskan delik pokok (core crime)
Read MoreMeningkatnya Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan RKUHP
Tindak pidana penghinaan dalam KUHP: unsur atau elemen penghinaan harusnya lebih presisi, alasan Pembenar lebih diperluas dan ancaman pidana yang harusnya lebih ringan. Pada 16 Januari 2017, Panja RKUHP Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan
Read MoreDistribusi Ancaman Pidana dalam R KUHP dan Implikasinya
Rancangan KUHP yang saat ini dalam Pembahasan di DPR diklaim telah mengusung konsep pemidanaan baru yang lebih mengandalkan model alternative pemenjaraan. Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan
Read MoreMubazirnya Ancaman Pidana 6 Tahun dalam UU ITE
Surat dari Poltangan – Konon, ancaman pidana 6 tahun pada Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Read More