Tag "erasmus napitupulu"
Back to homepage
ICJR : RPP UU SPPA Belum Terbit, Pemerintah Lambat!
Pada 20 November nanti, Indonesia dan Dunia akan memperingati kelahiran Konvensi Anak Sedunia, yang disetujui pada 20 November 1989. Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada 25 September
Read More
Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi
Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebagai Pemohon perorangan dan ICJR sendiri sebagai pemohon Badan Hukum Privat yang diwakili oleh Anggara Suwahju dan Wahyu Wagiman sebagai Ketua dan Sekretaris
Read More
UU SPPA Berlaku 31 Juli, Masih Banyak Pekerjaan Rumah Pemerintah
Pada 31 Juli 2014 akan menjadi hari bersejarah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mulai berlaku. Optimisme akan UU SPPA meninggi disebabkan UU
Read MoreKomentar atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 adalah 28.066.550 orang atau 11,37 % dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa 11,37 % dari total seluruh penduduk Indonesia berpotensi
Read MoreHPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP
Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi
Read MorePenahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP
Sejak lama, negara-negara di dunia telah menaruh perhatian yang besar terhadap isu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Masyarakat internasional menyadari betapa rentannya hak-hak individu (awam) yang dilanggar ketika ia berhadapan dengan negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum. Oleh karena itu
Read More
ICJR Isi Kuliah Hukum Terbuka Universitas Wiraswasta Indonesia
Sabtu, 25 Januari 2014, diwakili penelitinya Erasmus A.T. Napitupulu, ICJR mengisi Kuliah Hukum Terbuka (Khubuka) III Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) Jatinegara, dengan tema “Hukum Penyadapan/Intersepsi di Indonesia”. Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang satu terkait makanisme penyadapan di Tanah air,
Read MoreMendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia
Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia Oleh : Erasmus A. T. Napitupulu Associate Researcher pada Institute for Criminal Justice Reform Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya ungkapan tersebut merupakan paham yang sering diucapkan oleh
Read More