Tag "penahanan pra persidangan"

Back to homepage

Mantan Ketua Komnas HAM Nilai RUU KUHAP Berpotensi Langgar Hak Asasi

RMOL. RUU KUHAP yang kini tengah dibahas di DPR banyak mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satunya adalah soal penahanan pra-peradilan. Demikian disampaikan mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam diskusi bertema  Reformasi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Read More

ICJR: Ada Dualisme Pengelolaan Tahanan di Indonesia

Jakarta, PenaOne – Hari ini Senin (8/4/2013) bertempat di Tjikini Cafe, Jakarta Pusat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membahas penerapan hukum dan tatanan pengelolaan tahanan di Indonesia yang masih tidak stabil. Berbagai kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan tindakan penahanan

Read More

Ifdhal Kasim: Banyak Penyimpangan dalam Penanganan Tahanan di Indonesia

Jakarta, PenaOne –  Praktek pengelolaan penahanan pra persidangan di Indonesia, kita masih akan menemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaanya. Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua Komnas HAM dan praktisi hukum, Ifdhal Kasim. Menurutnya, kerancuan di berbagai sektor akan ditemukan dalam pengelolaan

Read More

ICJR Apresiasi MA tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP melalui PERMA 2/2012

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami beberapa proses penyesuaian baik yang dilakukan melalui proses legislasi di DPR ataupun yang dilakukan melalui intervensi di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perubahan terkait nilai kerugian dalam tindak pidana ringan di KUHP diubah

Read More

Penelitian Yang Baik Memerlukan Metodologi Penelitian Yang Kuat

Masalah penahanan pra-persidangan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu masalah yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktek penegakkan hukum khususnya dalam penahanan masih sering muncul, seperti penahanan dan

Read More

Briefing Paper: Pemetaan Awal Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia

UU No 8 Tahun 1981 pada saat kelahirannya telah dipuja banyak kalangan sebagai karya agung bangsa Indonesia yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan hak asasi bagi Tersangka atau Terdakwa. Jika melihat kondisi pada waktu tersebut, penyebutan karya

Read More
Verified by MonsterInsights