Tag "RPP"
Back to homepage
ICJR Selenggarakan Diskusi Tentang Nasib RPP SPPA
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Kamis, 30 Juli 2015 menyelenggarakan diskusi yang dihadiri oleh awak media di Bakoel Coffie Cikini. Diskusi ini diselenggarakan bertepatan dengan batas akhir waktu pengesahan peraturan pelaksana dari UU SPPA. Pasal 107 UU SPPA
Read More
ICJR: Regulasi Pendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak Terganjal
Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 31 Juli 2015 untuk rampungkan 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) UU SPPA, sampai saat
Read More
Peraturan Pelaksana UU SPPA Tidak Jelas Keberadaannya
ICJR secara resmi mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum Dan HAM serta Lembaga Negara dan Kementerian terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Dalam kurun waktu kurang dari empat
Read More
ICJR Ragu Pemerintah Rampungkan Seluruh Peraturan Pelaksana UU SPPA
Peraturan Pelaksana UU SPPA selambat-lambatnya disahkan 31 Juli 2015, Pemerintah diingatkan jangan sampai mengambil resiko dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksana SPPA yang tidak jelas kualitas pembahasannya. Dalam hitungan bulan, tepatnya 31 Juli 2014 nanti, UU SPPA akan resmi berlaku. Hal
Read More
Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait
Read More
ICJR: Children’s Interests are at Stake if the GoI still close the Access to the Discussion of the Draft of Government Regulation on SPPA
Under the newly Juvenile Justice System Law (UU Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA Law), the government of Indonesia is still obligated to issue 6 Government Regulations and 2 Presidential Regulations. The Presiden SBY Administration is considered as fail to conduct a
Read More
Pemerintah Tutup Akses Pembahasan RPP SPPA, ICJR : Kepentingan Anak Dipertaruhkan!
Terkait dengan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), pemerintah masih memiliki kewajiban untuk membentuk 6 PP dan 2 Perpres. Pemerintahan Presiden SBY dianggap gagal untuk melakukan pembahasan dengan baik sehingga belum satupun peraturan pelaksana yang disahkan oleh Presiden SBY. Saat
Read More
Minimum Partisipasi, Minimum Proteksi : Catatan ICJR Terhadap RPP SPPA
Saat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan pada 30 Juli 2012, sesungguhnya pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam catatan ICJR, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun 6 materi pengaturan dalam bentuk
Read More