Publikasi

Back to homepage

Pembahasan Terbuka RUU Terorisme Memasuki Masalah Krusial Terkait Rumusan Tindak Pidana Terorisme

Pada 22 Maret 2017 dan 23 Maret 2017, Panja Pansus RUU terorisme (Panja) kembali melakukan Pembahasan RUU. Pembahasan ini dilakukan secara terbuka di gedung DPR. Pembahasan terbuka akhirnya dilakukan oleh Panja sejak Tanggal 22 Maret 2017. ICJR menyambut baik proses

Read More

Audiensi dengan Anggota Panja RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Minta DPR Dan Pemerintah Hati-Hati Membahas Pasal-Pasal Krusial

Aliansi meminta agar anggota DPR lebih dalam ketika melakukan perdebatan dengan pemerintah soal beberapa isu yang dianggap dapat mengancam hak asasi manusia, terlebih berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Aliansi, jumlah anggota DPR yang datang tidak mencapai separuh dari anggota panja

Read More

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam R KUHP 2017

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang di dorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menyasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui

Read More

Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah kejahatan terhadap anak-anak yang sangat serius. Pada lima tahun belakangan ini kasus-kasus Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia meningkat secara tajam, banyak diantaranya terjadi dalam ranah domestik/keluarga. Anak-anak harus dilindungi dari segala macam kejahatan

Read More

Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa,

Read More

Pemerintah dan lembaga Terkait Harus Memastikan Anak Korban Pedofila dan Pornografi Mendapatkan Reparasi dan Anak (pelaku) Mendapatkan Pendampingan

Pada 14 Maret 2017,Patroli Cyber,Kepolisian berhasil mengungkap sebuah grup Facebook yang berisikan ratusan gambar, video serta tulisan untuk melakukan aksi pedofilia terhadap anak. Grup Facebook yang beranggotakan sekitar 7000 akun ini ternyata juga diikuti oleh anak-anak. Hal ini terlihat dari

Read More

Pasal-Pasal Multi Tafsir Dapat Mengancam Ekpresi Seni Dalam Pagelaran “Makan Mayit”

“Polisi harus Hati-hati dalam Penggunaan Pasal Pasal ITE, penggunaan  UU ITE secara eksesif dapat membungkam Hak kebebasan bereskpresi. Banyak proritas lain yang seharusnya dilakukan oleh Menteri PPPA atas masalah anak di Indonesia, ketimbang membungkam kebebasan bereskpresi seni lewat media makan

Read More

Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016

“Perlindungan terhadap Pelapor atau Whistle Blower (WB), Masih Butuh Perhatian Serius” Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor masih tinggi. Namun perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam

Read More

Potensi pengekangan Kebebasan Berekspresi Pasca Pembahasan Rancangan KUHP

Meskipun dalam beberapa ketentuan terjadi perdebatan alot, namun DPR dan Pemerintah tidak secara tegas menghapus pasal-pasal yang bermasalah tersebut, terlihat masih besarnya keinginan negara untuk mengekang hak asasi manusia. Saat ini Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan seluruh pembahasan pertama Rancangan

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar di PN Makassar

“Kasus Yusniar tidak memenuhi prinsip delik aduan absolute dan prinsip penyebutan nama” Yusniar, seorang ibu rumah tangga diadili karena status no mention di facebook dan ia didakwa karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bermula dari status Facebook, yang

Read More