Publikasi
Penyadapan dalam Rancangan KUHAP Harus Diberi Rambu Ketat
Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan KUHAP menuai kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 Rancangan tersebut mengatur menganai penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun demikian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang pengaturan di sini sama sekali tidak memadai dan memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Beberapa kelemahan tersebut muncul karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara [...]
LPSK Harus Segera Bentuk Pansel Anggota LPSK Periode 2013-2018
Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 akan berakhir pada 8 Agustus 2013 namun hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota LPSK yang baru belum juga terbentuk. LPSK sebagai pihak yang berkepentingan juga belum mengumumkan kepada publik siapa Anggota Pansel, tugas dan kewenangan Panitia Seleksi.
Stop Kekerasan Terhadap Tersangka! (Mensikapi kasus kekerasan terhadap Susanto oleh Oknum Kepolisian)
PRESS RELEASE Untuk Disiarkan Segera Preseden buruk kembali menimpa lembaga kepolisian setelah tersebar berita penyiksaan yang diduga dilakukan oleh oknum Polres Wonogiri terhadap Susanto, warga setempat yang kesehariannya kerap mengamen di jalanan. Susanto harus menginap di RSUD Wonogiri untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dideritanya sejak Rabu (6/2) lalu. Susanto ditangkap karena diduga terlibat [...]
ICJR Desak Ketua PN Jakarta Selatan untuk Mengalihkan/Menangguhkan Penahanan Wildan Yani Ashari
Sebagaimana diketahui, kepolisian berhasil mengidentifikasi dan menangkap Wildan Yani Ashari, pelaku peretas situs www.presidensby.info, 22 tahun asal Dusun Krajan, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia memermak situs tersebut pada Rabu (9/1/2012) dan meninggalkan jejak dengan menulis ‘Jember Hacker Team’. Setelah mengetahui, polisi langsung menangkap dan menahan Wildan di Rumah Tahanan Mabes [...]
Panduan Praktis untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Anak merupakan tunas bangsa, bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, Anak, dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rezim Hak Asasi [...]
Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia
Tidak dapat disangkal bahwa kemerdekaan berekspresi adalah salah satu hak yang fundamental yang penting untuk dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tanpa jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berekspresi maka dapat dipastikan akan terjadi hambatan lalu lintas pertukaran ide dan gagasan serta tertutupnya akses masyarakat terhadap informasi.
Mengadili UU Informasi dan Transaksi Elektronik: “Pemaparan Perkara – Perkara Penghinaan Terkait Dengan Penggunaan Teknologi Informasi”
Pengaturan tentang penghinaan, telah dikenal sejak 500 Sebelum Masehi, ditandai dengan adanya rumusan “twelve tables”, di era Romawi Kuno. Ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga pada era kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus penghinaan terus meningkat secara signifikan. Kemudian, secara turun temurun pengaturan itu diwariskan kepada [...]
Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Salah satu hal yang diingat oleh masyarakat Indonesia dari lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), adalah seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari. Prita Mulyasari adalah salah satu “korban” dari berlakunya UU ITE yang kontroversial itu. Kasus yang ia alami-pun kontroversial. Pada 13 Mei 2009 lalu (tepat 1 tahun [...]
Pernyataan Politik Tidak Bisa Dikriminalisasi, ICJR Serukan Penghapusan Pidana Penghinaan
Kisruh pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui twitter tentang #advokatkorup telah memancing reaksi keras dari banyak kalangan termasuk dalam kalangan advokat. Bahkan salah seorang advokat, OC Kaligis, telah melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya karena menganggap Denny Indrayana telah melakukan Penghinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 310, 311, 315 KUHP jo Pasal [...]
Memetakan Situasi Penahanan di Indonesia
Setelah lebih dari 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih berjuang untuk membangun dan mencapai sistem hukum yang bersih, kompeten dan akuntabel. Masih maraknya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, suburnya praktik-praktik mafia hukum, dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum merupakan bukti bahwa reformasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang sistematis [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.