Publikasi
Back to homepageAlternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia
In the Indonesian context, the design and implementation of criminal law is very closely related to prison sentence. In the public as well as legal academic discourses, prison sentence is always linked to deterring – primarily – criminal offenders. Prison
Read MoreMengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya
Read MoreA Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019
The pathway to the abolition of the death penalty found a way in the 2015 Draft Bill, which stipulates that death penalty as a punishment in a special manner shall be applied alternatively in court sentencing. The 2015 Draft Bill
Read MoreAnak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018
Tahun 2019 menandakan 5 (lima) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Undang-undang yang disusun dengan semangat perlindungan anak ini, merupakan harapan awal adanya perbaikan di dalam sistem peradilan pidana anak
Read MoreICJR Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) established in 2007 is an independent research institution focusing on criminal law reform, criminal justice system reform, and legal reform in general in Indonesia. ICJR has conducted three major programs: research and advocacy, training,
Read MoreICJR & PRI Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue
In this policy briefing the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)[1] and Penal Reform International (PRI)[2] detail key concerns on the interlinking issues on the agenda for the European Union-Indonesia Human Rights Dialogue in Brussels on 8 November 2019, and
Read MoreMendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme
Jumat, 25 Mei 2018 akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut sebagai
Read MoreMempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019
Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Upaya pembaruan kebijakan pidana mati yang diharapkan mampu dihadirkan oleh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) nampaknya belum menjadi angin segar. Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat
Read MoreHukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, perancangan dan penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pidana penjara. Dalam diskurus di publik termasuk di kalangan akademisi hukum, pidana penjara selalu dikaitkan dengan penjeraan terhadap – utamanya – pelaku kejahatan. Pidana penjara diharapkan tidak hanya
Read MoreKertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024
Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga
Read More