Archive
Back to homepage
ICJR Desak Pemerintah Batalkan Rencana Eksekusi 14 Terpidana Mati di 2016
Pada 2015, pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati dalam dua gelombang. Untuk 2016 ini, Jaksa Agung, HM Prasetyo, telah berencana melakukan eksekusi mati dan untuk itu Jaksa Agung telah menyampaikan rencana ini ke DPR dan disetujui untuk anggaran
Read More
Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015
Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ini karena panduan untuk mengkriminalisasi tindak pidana baru masih terkesan minimalis.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Read More
ICJR: Arah Revisi UU ITE Harus Sejalan dengan Pembahasan RKUHP
Pada 22 Desember 2015, akhirnya Presiden melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 secara resmi menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (22/12).
Read More
Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 Harus Dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PP ini merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah
Read More
Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Jika dilihat dari awal,maka ide gagasan usaha pembaruan hukum nasional telah digaungkan pada Seminar Hukum Hasional padatahun 1963. Salah satu isu penting dalam pembaruan KUHP
Read More
Mengawal Pembahasan RKUHP 2015: Dari Evaluasi ke Rekomendasi
Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKUHP ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rezim kolonial.
Read More
Pejabat Publik Harus Siap Dikritik dengan Keras
ICJR Apresiasi Perubahan Pasal 319 KUHP tentang Penghinaan Pejabat Negara oleh Mahkamah Konstitusi Tanggal 10 Desember 2015 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2015 telah memutuskan bahwa Pasal 319 KUHP yang mengatur penghinaan pejabat harus dimaknai sebagai delik aduan. Artinya, penuntutan atas delik
Read More
Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Indonesia Tidak Punya Arah Kebijakan Kriminalisasi Yang Jelas Hukum pidana selama bertahun-tahun di Indonesia dianggap sebagai alat paling efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat, Di Indonesia, diluar KUHP saja, sampai 2014, ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman maksimum hukuman
Read More
Kebijakan Kemsetneg yang Menutup Akses Kepres Grasi Terpidana Mati Digugat di Komisi Informasi
Kepres Grasi terkait hukuman mati harusnya menjadi informasi publik yang terbuka, ICJR kecewa atas kebijakan Kementerian Sekretariat Negara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) akhirnya secara resmi mengajukan gugatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas penolakan pemberian Salinan Keputusan Presiden tentang
Read More
ICJR Tolak RUU Contempt of Court!
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik pengaturan RUU CoC karena bersifat sangat eksesif dan sangat berpotensi besar mengancam kebebasan warga negara yang berujung pada pembatasan hak asasi manusia. Marak beredar Rancangan Undang-Undang Contempt of Court (RUU CoC), usulan Ikatan
Read More