Archive
Back to homepage
Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida dalam RKUHP Memperlemah Penegakan Hukum
Saat ini Pembahasan R KUHP hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP. Namun Hasil panja kemarin masih
Read More
MK Harus berhati-hati terhadap Pengujian atas pasal pasal anti corporal punishment terhadap anak
ICJR prihatin dengan adanya kekerasan terhadap guru, namun menilai permohonan pengujian Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Mahkamah Konstitusi berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan Saat ini upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait perubahan pasal-pasal
Read More
Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berupaya untuk menghadirkan perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan korban kekerasan seksual, maka Komnas Perempuan berinisiasi menyusun draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang disiapkan sejak tahun 2014. RUU PKS mendorong perumusan ulang jenis kekerasan seksual sebagai
Read More
ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.
Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan
Read More
Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute
Read More
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak: Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi
SIARAN PERS ALIANSI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi Jakarta, 2 Juni 2017: Sehubungan dengan kasus persekusi terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cipinang Muara,
Read More
ICJR Calls the Government and the House of Representatives to Carefully Measure the Duration of Arrest in the Anti-Terrorism Bill
The Government and the House of Representatives continued the discussion of the Anti-Terrorism Bill on 31 May 2017 in the Meeting Room of the Parliament’s Working Committee. The discussion is still focusing on the List of Issues (Daftar Inventarisasi Masalah)
Read More
ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme
Read More