Archive
Back to homepagePembahasan RUU Terorisme: Penyadapan Harus Dengan Ijin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan Dalam Keadaan Mendesak
Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diselenggarakan oleh Panja bersama Pemerintah Pada Tanggal 26 juli 2017 telah menyepakati bahwa penyadapan harus dengan ijin pengadilan, dan menambahkan mekanisme penyadapan dalam keadaan mendesak. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengapresiasi hasil
Read MoreICJR kirimkan dua pakar makar ke sidang mahkamah Konstitusi
Pada Kamis, 13 Juli 2017 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara No 7/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Uji Materil Pasal-pasal Makar dalam KUHP. ICJR selaku pemohon dalam agenda persidangan tersebut menghadirkan dua orang ahli terdiri dari Dr Tristam Pascal Moeliono,
Read MoreMemasuki Separuh Masa Pembahasan RUU Terorisme, Panja dan Pemerintah diminta lebih serius
Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diselenggarakan oleh Panja bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebetulya telah mulai dilakukan sejak 26 Januari 2017 sampai dengan 13 Juli 2017. Namun, sepanjang pelaksanaan rapat pembahasan tersebut, belum semua pembahasan telah disepakati oleh Panja.
Read MoreICJR Sent Amicus Curiae Brief for Baiq Nuril Maknun, a Victim of Sexual Harassment Who Is Accused of Violating Section 27 (1) of the ITE Law
On 17 July 2017, ICJR filed an Amicus Curiae brief to the Mataram District Court for the case of Baiq Nuril Maknun with case register number: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. “Amicus curiae” or “Friends of the Court” is a practice derived from the
Read MoreProblem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan
ICJR mencermati bahwa praktek peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal yang dituangkan dalam UU SPPA Setiap 23 Juli, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19
Read MoreICJR Kirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) bagi Baiq Nuril Maknun, Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE
Pada 17 Juli 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Mataram atas perkara Baiq Nuril Maknun dengan nomor register perkara: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang
Read MoreICJR: There Is No Need To Continue the Legal Process of Kaesang Pangarep’s Case
Processing a case like this will give an assumption that all forms of criticism and expression could be considered as hate speech and should be processed by law. Kaesang Pangarep was reported to the Police on 2 July 2017 by
Read MoreThe Case of Prison Escape is the Result of Exceeding Capacity of Correctional Institutions
According to ICJR’s record, until 20 June 2017 there were no less than 26 cases of prison escape in Indonesia’s correctional institutions. The government should make a serious evaluation of the criminal policy in Indonesia. The media report was again
Read MoreICJR : Kasus Kaesang Pangarep Tak Perlu Dilanjutkan
Memproses kasus seperti ini akan memberikan anggapan bahwa seluruh bentuk kritik dan ekspresi bisa dianggap sebagai ujaran kebencian dan perlu diproses hukum Kaesang Pangarep dilaporkan ke Polisi pada 2 Juli 2017 oleh seseorang yang menilai Kaesang mengunggah video yang berisi
Read MoreKoalisi 18+ Calls the Government of Indonesia to Co-Sponsor the UN Resolution Related to Child, Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings
Today on the 5th of July 2017, Koalisi 18+ has formally sent a letter to the Indonesian government to co-sponsor the UN Human Rights Council Resolution No. A/HRC/35/L.26 related to Child, Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings as a
Read More