Archive
Back to homepage
Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia
Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna
Read More
Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Protokol Opsional Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
Pada 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional). Protokol Opsional merupakan instrument yang melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi
Read More
Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai
Read More
Soal Hukuman Penjara, Pemerintah diminta Konsisten
Pola Pemidanaan R KUHP masih berpotensi besar menambah beban penjara yang sudah akut Pemerintah diminta oleh Panitia Kerja (Panja RKUHP) soal mereformulasi beberapa tindak pidana terkait dan sinkronisasi pasal-pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, merumuskan delik pokok (core crime)
Read More
Kasus Pemerkosaan Anak 14 tahun di Bengkulu: Deret Panjang Reviktimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual
Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mengecam keras reviktimisasi korban dalam kasus pemerkosaan yang menimpa Anak 14 Tahun yang diduga dilakukan oleh 20 orang pelaku pada Tanggal 4 November 2017 di Bengkulu. Namun,melalui surat 013/LPA-Prov.BKL/XI/2017 LPA Bengkulu telah menyatakan bahwa
Read More
Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR tidak Memerlukan Persetetujuan Tertulis dari Presiden
Sebagai pemohon yang menguji norma tersebut berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 ICJR menilai bahwa pemanggilan anggota DPR harus dengan persetujuan tertulis Presiden tidak beralasan apabila dibenturkan dengan Pasal 245 ayat (3) UU MD3. Ketua DPR, Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai
Read More
Persekusi Pasangan diduga Melanggar Kesusilaan: DPR dan Pemerintah Harus Berhati-hati dalam merumuskan Tindak Pidana tentang Kesusilaan
ICJR mengecam keras tindakan main hakim sendiri dari warga Cikupa, Tangerang khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda. Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban
Read More
Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika
Laporan Lokakarya Human Right and Drug Policy, Open Society Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017 Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open Society Foundation menggelar lokakarya yang bertajuk Human Rights and Drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi Universitas Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi oleh
Read More
Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme
Pengaturan mengenai penyadapan dalam rumusan RUU Terorisme cukup menyita perhatian. Selain karena penyadapan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk membongkar kejahatan terorisme, termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan terorisme, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk pengekangan terhadap hak pivasi warga
Read More
Overcoming the Execution in Limbo: Review on the Death Penalty Policy in Indonesia in 2017
Every 10th of October, the world is commemorating the Anti-Death Penalty Day. This commemoration is determined during a congress held in Rome on May 2002 by number of organizations which are against the implementation of death penalties. This year remarks
Read More